Wamentan: Potong Rantai Distribusi, Harga Beras Terjangkau Tanpa Korbankan Petani

Pemerintah berupaya menekan harga beras agar terjangkau dengan memangkas rantai distribusi dan membentuk Koperasi Desa Merah Putih, tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, mengungkapkan upaya pemerintah dalam membuat harga beras di Indonesia lebih terjangkau. Pemerintah berupaya mencapai hal ini tanpa mengorbankan kesejahteraan petani dengan strategi utama memangkas rantai distribusi beras. Hal ini disampaikannya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 12 Maret 2025.

Beberapa program telah dan akan dijalankan. Operasi pasar murah bekerja sama dengan Bulog dan Kantor Pos menjadi salah satu langkah konkret. Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70.000–80.000 desa di seluruh Indonesia. Tujuannya jelas: memangkas rantai distribusi yang panjang dan berlapis, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu saja.

"Itu tujuannya untuk memotong rantai distribusi. Kalau rantai distribusi dipotong, tak ada yang ambil untung di setiap pos, maka kami harapkan harganya baik di konsumen, bagi produsen juga baik," jelas Wamentan Sudaryono. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dampak positif baik bagi konsumen maupun produsen beras.

Menanggapi pertanyaan mengenai harga beras Indonesia yang relatif lebih mahal dibandingkan beberapa negara ASEAN, Wamentan Sudaryono menekankan pentingnya pendekatan yang proporsional. Pemerintah, katanya, tidak bisa hanya berfokus pada penurunan harga tanpa mempertimbangkan kesejahteraan petani. "Kita ini tidak bisa menyenangkan satu pihak. Oh berasnya dimurahin, tetapi petani juga harus dikasih penghasilan yang cukup. Makanya, ada kebijakan subsidi," tambah Sudaryono.

Data menunjukkan rata-rata harga beras di Indonesia saat ini berkisar antara Rp14.050 hingga Rp16.250 per kilogram. Harga ini terpantau relatif stabil sejak awal Ramadhan, 1 Maret 2025, menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional. Sebagai perbandingan, harga beras di Malaysia berkisar antara Rp7.000–Rp13.600 per kilogram, di Thailand Rp14.000–Rp37.000 per kilogram, dan di Vietnam Rp7.000–Rp12.300 per kilogram.

Perbedaan harga ini menunjukkan kompleksitas permasalahan harga beras, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor distribusi, tetapi juga oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan di masing-masing negara.

Pada hari yang sama, Wamentan Sudaryono juga dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana. Ia melaporkan surplus beras hingga April 2025 dan perkembangan rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pembentukan koperasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi petani dalam rantai pasok dan mengurangi ketergantungan pada perantara.

Presiden juga memanggil beberapa menteri lainnya, termasuk Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Keuangan. Pertemuan-pertemuan ini menunjukkan fokus pemerintah pada berbagai isu penting, termasuk pengelolaan sampah dan kinerja APBN.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, juga dipanggil Presiden, namun ia memilih untuk tidak berkomentar mengenai isi pertemuan tersebut.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah menunjukkan komitmen untuk mengatasi permasalahan harga beras dan meningkatkan kesejahteraan petani. Pembentukan Kopdes Merah Putih dan pemangkasan rantai distribusi diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan berkeadilan bagi semua pihak.