Warga Terdampak Pembangunan IKN Segera Dapat Lahan Pengganti

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara segera memberikan lahan pengganti kepada 129 warga yang terdampak pembangunan bandara dan jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui program reforma agraria.

Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur berdampak pada sejumlah warga Kabupaten Penajam Paser Utara. Namun, pemerintah daerah memastikan warga yang terdampak pembangunan bandara dan jalan tol penunjang IKN akan segera mendapatkan lahan pengganti. Proses pemberian lahan ini dilakukan melalui program reforma agraria, memberikan solusi bagi warga yang kehilangan lahan produktif akibat proyek nasional tersebut.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Nicko Herlambang, menjelaskan bahwa lahan pengganti akan diberikan di sekitar lokasi pembangunan. Artinya, warga yang lahannya terdampak pembangunan bandara akan mendapatkan lahan pengganti di sekitar bandara, dan begitu pula dengan warga yang terdampak pembangunan jalan tol. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh proyek pembangunan IKN.

Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan. Proses pemberian lahan pengganti ini diharapkan dapat berjalan lancar dan transparan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Pemerintah juga berupaya untuk memastikan bahwa lahan pengganti yang diberikan memiliki kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dari lahan sebelumnya.

Warga yang menerima lahan pengganti akan mendapatkan sertifikat hak pakai yang berlaku selama 10 tahun. Jika lahan tersebut digunakan secara berkelanjutan, maka sertifikat hak pakai akan diubah menjadi sertifikat hak milik. Hal ini memberikan kepastian hukum dan kesempatan bagi warga untuk mengembangkan lahan pengganti tersebut.

Luas lahan pengganti yang diberikan melalui program reforma agraria maksimal lima hektare. Bagi warga yang memiliki lahan lebih dari lima hektare, proses penggantian lahan akan dilakukan secara bertahap dan dengan mekanisme yang berbeda. Kebijakan ini diatur oleh Badan Bank Tanah, yang akan memastikan proses penggantian lahan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Nicko Herlambang menambahkan bahwa pada tahap awal, sebanyak 129 warga akan menerima lahan pengganti. Warga tersebut berasal dari Kelurahan Gersik, Pantai Lango, dan Kelurahan Jenebora, yang lahannya terdampak pembangunan bandara dan jalan tol IKN. Pemberian lahan pengganti ini merupakan langkah awal dari program reforma agraria yang lebih besar.

Badan Bank Tanah telah menyediakan lahan seluas 1.873 hektare untuk program reforma agraria ini. Lahan tersebut akan diberikan secara bertahap kepada warga yang terdampak pembangunan IKN. Proses pemberian lahan akan dilakukan secara terencana dan terstruktur, untuk memastikan semua warga yang berhak mendapatkan lahan pengganti.

Program ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pembangunan IKN terhadap masyarakat sekitar. Dengan adanya lahan pengganti, warga diharapkan dapat tetap mempertahankan mata pencaharian mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pemerintah akan terus memantau dan mengevaluasi program ini untuk memastikan keberhasilannya.

Proses pemberian lahan pengganti ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Badan Bank Tanah, dan masyarakat setempat. Kolaborasi dan koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan efektif. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci keberhasilan program ini.

Ke depan, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Program reforma agraria ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan pembangunan IKN tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.