YLKI Dorong Pemerataan SPKLU di Indonesia untuk Transisi Kendaraan Listrik

YLKI menekankan pentingnya pemerataan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di seluruh Indonesia untuk mendukung transisi ke kendaraan listrik dan mengatasi hambatan harga serta infrastruktur.

Jakarta, 18 Februari 2024 - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti pentingnya pemerataan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, dalam webinar Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Tulus menekankan bahwa pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik (EV) menjadi kunci sukses transisi energi bersih di Indonesia.

Pemerintah menargetkan pembangunan 62.918 SPKLU hingga tahun 2030, sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/2025. Namun, Tulus Abadi mengingatkan agar pembangunan SPKLU tidak hanya terpusat di kota-kota besar. "Kita harus berubah seiring dengan disruptif energi yang ada. Ini menjadi tantangan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang mendukung EV, sehingga SPKLU jangan hanya di kota-kota besar saja," tegasnya. Pemerataan SPKLU merupakan kunci agar masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaat dari kendaraan listrik.

YLKI menilai, kesiapan infrastruktur pendukung sangat penting seiring dengan dorongan transisi ke energi bersih. Kebijakan yang mendukung produsen dan konsumen, seperti simulasi tarif yang kompetitif dan akses yang lebih baik, juga perlu dipertimbangkan. Ini akan menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi adopsi kendaraan listrik.

Tulus Abadi juga menyinggung hambatan yang dihadapi masyarakat dalam beralih ke kendaraan listrik. Salah satu kendala utama adalah harga beli mobil listrik yang masih relatif tinggi dibandingkan mobil berbahan bakar fosil. "Ada barrier yang buat konsumen ragu untuk beli EV, jadi butuh insentif yang bisa membuat harga EV ini bisa turun atau sejajar dengan mobil pada umumnya," jelasnya. Konsumen yang telah membeli mobil listrik dengan biaya yang lebih mahal seharusnya mendapatkan fasilitas penunjang yang setara dengan pengguna kendaraan konvensional.

Selain harga, perlu diperhatikan pula kesadaran masyarakat tentang energi terbarukan. "Pola konsumsinya sekarang masih berdasarkan kesadaran pribadi terkait energi terbarukan. Dan diharapkan dengan dorongan pemerintah, upaya seperti ini bisa semakin berkelanjutan," tambah Tulus. Pemerintah perlu mendorong kesadaran masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi yang efektif.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, YLKI merekomendasikan beberapa solusi. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal dan nonfiskal untuk menurunkan harga jual kendaraan listrik. Pembangunan infrastruktur SPKLU yang memadai juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mendukung transisi energi bersih. Dengan begitu, masyarakat akan lebih terdorong untuk beralih ke kendaraan listrik.

Kesimpulannya, pemerataan SPKLU merupakan langkah krusial dalam mendukung transisi ke kendaraan listrik di Indonesia. Selain itu, pemerintah perlu mengatasi hambatan harga dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya energi terbarukan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan infrastruktur yang memadai, transisi ke kendaraan listrik dapat berjalan lebih lancar dan merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan berkontribusi pada upaya Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.