Menbud Dorong Kolaborasi Perangi Perdagangan Ilegal Benda Budaya Indonesia

Menbud Fadli Zon tekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk melindungi warisan budaya Indonesia dari perdagangan ilegal, seiring meningkatnya arus keluar masuk benda budaya lintas negara.

Jakarta, 27 Februari 2024 - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menyerukan langkah kolaboratif untuk melindungi kekayaan warisan budaya Indonesia dari ancaman perdagangan ilegal. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Kamis lalu, menekankan urgensi perlindungan benda-benda bersejarah dan sarat nilai tradisi dari praktik ilegal yang merugikan negara.

Menbud menjelaskan bahwa pengawasan ketat di perbatasan dan pintu masuk-keluar negara menjadi kunci utama. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara Kementerian Kebudayaan dengan kementerian/lembaga terkait dinilai sangat krusial untuk keberhasilan upaya perlindungan warisan budaya ini. Beliau juga berharap adanya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif.

Lokakarya bertajuk "Pencegahan dan Penegakan Hukum Pergerakan Benda Budaya Lintas Negara" menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Acara ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret untuk memastikan kelestarian warisan budaya Indonesia bagi generasi mendatang. Menbud mengajak seluruh peserta untuk aktif berdiskusi dan berbagi pengalaman guna mencapai tujuan tersebut.

Pelaksana Harian Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kunto Prasti Trenggono, mengakui perlunya sinergi berkelanjutan dalam pengawasan pergerakan benda budaya. Pihaknya menyadari pentingnya pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan warisan budaya ilegal untuk melindungi aset budaya bangsa.

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dalam upaya ini. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, merumuskan strategi bersama dalam pengawasan dan pemanfaatan benda budaya, serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) untuk menangani kasus perdagangan ilegal benda budaya.

Kerja sama yang intensif antara kedua kementerian diharapkan dapat menghasilkan sistem pencegahan dan penanganan yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sangat penting mengingat meningkatnya arus keluar masuk benda budaya lintas negara.

Lokakarya yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Kebudayaan dan Ditjen Bea dan Cukai ini bertujuan untuk membangun sistem yang kuat dalam melindungi warisan budaya Indonesia. Pentingnya perlindungan hukum, tata kelola yang baik, dan sinergi teknis antar pihak menjadi fokus utama dalam upaya pelestarian budaya dan pencegahan perdagangan ilegal benda budaya.

Dengan meningkatnya arus benda budaya lintas negara, perlindungan hukum yang kuat dan efektif menjadi semakin penting. Kerja sama antar lembaga pemerintah diharapkan dapat menghasilkan strategi yang komprehensif, termasuk peningkatan pengawasan di perbatasan dan pengembangan SOP yang jelas untuk menangani kasus perdagangan ilegal.

Upaya ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian warisan budaya. Dengan kolaborasi yang kuat dan strategi yang tepat, Indonesia dapat lebih efektif melindungi warisan budayanya untuk generasi mendatang.

Kesimpulannya, perlindungan warisan budaya Indonesia dari perdagangan ilegal membutuhkan kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak. Melalui lokakarya dan kerja sama yang intensif, diharapkan dapat tercipta sistem yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus perdagangan ilegal benda budaya, sehingga warisan budaya Indonesia tetap lestari.