100 Hari Kementerian UMKM: Penghapusan Utang dan Insentif untuk UMKM
Dalam 100 hari pertama, Kementerian UMKM telah menghapus utang pelaku UMKM, memberikan insentif pajak, dan melibatkan mereka dalam program pemerintah, mendapat apresiasi tinggi dari publik.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, baru-baru ini memaparkan capaian 100 hari kerjanya. Salah satu fokus utama adalah pemberdayaan UMKM melalui penghapusan utang, pemberian insentif pajak, dan peningkatan keterlibatan dalam program-program pemerintah. Inisiatif ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, seperti yang terlihat dari hasil survei opini publik.
Salah satu langkah signifikan adalah penghapusan piutang bagi pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan membayar dan masuk daftar hitam perbankan. "Agar mereka bisa bergerak lagi," ujar Maman, menjelaskan tujuan kebijakan ini. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Pemerintah juga memberikan dukungan fiskal berupa perpanjangan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Maman menyebut ini sebagai "affirmative action" pemerintahan. Perpanjangan insentif ini bertujuan meringankan beban pelaku UMKM.
Tidak hanya bantuan finansial, pemerintah juga aktif melibatkan UMKM dalam program-program strategis nasional. Contohnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek pembangunan 3 juta unit perumahan. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberdayakan UMKM.
Maman menekankan bahwa pelibatan UMKM dalam program-program besar merupakan bentuk dukungan nyata terhadap ekonomi kerakyatan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Survei opini publik Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintah. Sebanyak 80,9 persen responden dari 38 provinsi menyatakan puas, sementara hanya 19,1 persen yang tidak puas. Hasil survei ini mencerminkan respon positif masyarakat terhadap kebijakan UMKM.
Kesimpulannya, 100 hari pertama Kementerian UMKM menunjukan fokus yang jelas pada pemberdayaan UMKM melalui penghapusan utang, pemberian insentif pajak, dan peningkatan partisipasi dalam proyek pemerintah. Kebijakan ini telah mendapat sambutan positif dari masyarakat dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.