71 Ribu UMKM Terima Penghapusan Tagih Utang; Pemerintah Targetkan 1 Juta
Pemerintah melalui Himbara telah menghapus tagih utang 71 ribu UMKM, dengan target 1 juta UMKM melalui kebijakan penghapusan piutang macet yang diatur dalam PP 47/2024.

Program penghapusan tagih utang untuk UMKM telah menunjukkan hasil positif. Sebanyak 71 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah merasakan manfaatnya berkat kerja sama Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (30/1).
Airlangga menjelaskan bahwa Bank BRI menjadi kontributor terbesar dalam program penghapusan tagih utang ini. Kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP HBHT). Program ini merupakan salah satu inisiatif 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu UMKM.
Mekanisme penghapusan piutang macet UMKM terbagi dua: hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku merupakan tindakan administratif untuk menghapus kredit macet dari neraca bank, tanpa menghilangkan hak tagih. Sementara itu, hapus tagih berarti penghapusan kewajiban debitur, termasuk hilangnya hak tagih dari bank.
Syarat-syarat penerapan hapus tagih cukup spesifik. Kredit yang dihapus maksimal Rp500 juta per debitur. UMKM yang berhak harus telah terdaftar dalam daftar hapus buku Himbara selama lima tahun sebelum PP 47/2024 diterapkan. Kredit juga tidak boleh diasuransikan atau dijamin, dan tidak memiliki agunan (kecuali jika agunan tidak mencukupi pelunasan).
Target pemerintah untuk program ini cukup ambisius. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengungkapkan target satu juta UMKM penerima fasilitas penghapusan piutang. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala teknis, seperti kesulitan menjangkau UMKM di daerah terpencil dan perubahan alamat. Pemerintah berupaya maksimal untuk mencapai target tersebut.
Kesimpulannya, program penghapusan tagih utang merupakan langkah signifikan dalam membantu UMKM. Meskipun terdapat kendala, komitmen pemerintah untuk mencapai target satu juta UMKM penerima manfaat patut diapresiasi. Keberhasilan program ini akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, mengingat peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia.