330 Pelanggar Tipiring di Jaksel, Denda Capai Rp83 Juta
Satpol PP Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi tipiring terhadap 330 pelanggar ketertiban umum sepanjang tahun 2024, dengan total denda mencapai Rp83.670.000 yang disetor ke kas negara.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan telah menindak tegas 330 warga yang melanggar ketertiban umum selama tahun 2024. Para pelanggar dijatuhi sanksi tindak pidana ringan (tipiring) berupa denda. Sidang tipiring digelar sebanyak delapan kali sepanjang tahun.
Menurut Pelaksana Harian Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Rahmat Efendi, pelanggaran tersebut merujuk pada Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Total denda yang berhasil dikumpulkan mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu Rp83.670.000. Selain itu, terdapat juga biaya perkara sebesar Rp1.425.000 dan biaya verstek Rp35.295.000.
Semua pendapatan dari denda, biaya perkara, dan biaya verstek tersebut langsung disetorkan ke kas negara melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Langkah tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas agar senantiasa mematuhi aturan yang berlaku.
Penerapan sanksi tipiring ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga sebagai upaya edukasi bagi masyarakat. Pihak Satpol PP Jaksel berharap, dengan adanya sanksi yang tegas, pelanggaran ketertiban umum dapat ditekan dan terciptanya lingkungan yang lebih tertib dan nyaman.
Rahmat Efendi menambahkan, tujuan utama dari penindakan ini adalah untuk menciptakan ketertiban umum di wilayah Jakarta Selatan. Diharapkan, dengan adanya sanksi tipiring ini, para pelanggar dapat mengambil pelajaran berharga dan tidak mengulangi pelanggaran serupa di masa mendatang.
Lebih lanjut, Satpol PP Jakarta Selatan akan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan daerah untuk menjaga ketertiban umum di wilayahnya. Mereka berkomitmen untuk memberikan edukasi dan sanksi yang proporsional terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.