5 Sekolah Rakyat Gratis di Kalimantan Timur Ditargetkan Rampung 2025

Kementerian Sosial menargetkan pembangunan lima sekolah berasrama gratis di Kalimantan Timur pada tahun 2025 melalui program Sekolah Rakyat, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak kurang mampu.

Kementerian Sosial Republik Indonesia berencana membangun lima sekolah berasrama gratis di Kalimantan Timur pada tahun 2025. Program ini, yang dikenal sebagai Sekolah Rakyat, bertujuan untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di wilayah tersebut. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengumumkan rencana ini saat mengunjungi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 16 Samarinda pada Sabtu, 11 Mei 2025.

Pembangunan sekolah-sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Lokasi pembangunan sekolah telah diusulkan dan akan diverifikasi kelayakannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah verifikasi selesai, Menteri Yusuf akan melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan implementasi prioritas pada tahun ini.

Proses pembangunan Sekolah Rakyat ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik bangunan, tetapi juga mencakup perekrutan guru dan penyiapan kurikulum. Kementerian Sosial telah menyiapkan mekanisme seleksi guru yang komprehensif, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Selain itu, database calon siswa juga telah disusun, dan kelayakan mereka akan diverifikasi melalui kunjungan rumah oleh tim lapangan. Kurikulum sekolah juga sedang dalam tahap penyelesaian akhir.

Lokasi dan Persiapan Sekolah Rakyat

Menteri Yusuf menjelaskan bahwa Kementerian Sosial telah menerima sekitar 280 proposal Sekolah Rakyat dari seluruh Indonesia, dengan lebih dari 300 bidang tanah yang diusulkan sebagai lokasi sekolah. Selain itu, hampir 100 bangunan yang sudah ada juga diusulkan untuk diadaptasi menjadi sekolah. Di Kalimantan Timur, lima lokasi telah diusulkan, tersebar di Kutai Kartanegara, Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Berau.

Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kalimantan Timur, Achmad Rasyidi, menambahkan bahwa di Kutai Kartanegara saja, sudah disiapkan lahan seluas 8,7 hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung program ini. Proses pembangunan dan pengadaan fasilitas, termasuk seragam, alat tulis, dan makan sehari-hari bagi siswa asrama, akan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proses seleksi lokasi sekolah akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah memastikan kelayakan lokasi, pembangunan sekolah akan segera dimulai. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Kalimantan Timur dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Kurikulum dan Pengelolaan Sekolah

Kurikulum yang akan diterapkan di Sekolah Rakyat masih dalam tahap penyelesaian akhir. Namun, dapat dipastikan bahwa kurikulum tersebut akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan standar pendidikan nasional. Selain kurikulum, aspek lain yang diperhatikan adalah pengelolaan sekolah, termasuk perekrutan guru yang berkualitas dan terlatih.

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa operasional sekolah, termasuk penyediaan seragam, alat tulis, dan makanan untuk siswa asrama, akan sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan lancar dan efektif tanpa membebani siswa dan keluarga mereka.

Dengan adanya jaminan pendanaan dari APBN, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di Kalimantan Timur. Program ini merupakan bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.

Keberhasilan program Sekolah Rakyat ini sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.