Anggota Komisi VII DPR Dorong LPP Bengkulu Tingkatkan Kualitas di Tengah Efisiensi Anggaran
Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, mendorong lembaga penyiaran publik (LPP) di Bengkulu untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan guna menghadapi efisiensi anggaran dan persaingan teknologi.
Kota Bengkulu, 7 Maret 2024 - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) daerah pemilihan (dapil) Bengkulu, Erna Sari Dewi, mendorong peningkatan kapasitas dan keterampilan lembaga penyiaran publik (LPP) di Provinsi Bengkulu. Hal ini disampaikan Erna menyusul kunjungan kerjanya ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Bengkulu pada Jumat lalu. Dorongan ini muncul di tengah tantangan efisiensi anggaran yang berdampak pada penurunan pendapatan LPP lokal, khususnya radio.
Efisiensi anggaran menyebabkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mengurangi anggaran untuk publikasi, sehingga pendapatan radio-radio lokal di Bengkulu menurun. Kondisi ini diperparah oleh pesatnya perkembangan teknologi yang menuntut penyesuaian dari lembaga penyiaran. "Solusi kita bahwa masing-masing insan penyiaran harus melakukan peningkatan kapasitas atau skil agar bisa menjawab kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi," ujar Erna Sari Dewi.
Kunjungan kerja Erna juga bertujuan untuk menampung aspirasi dari berbagai lembaga penyiaran publik di Bengkulu, termasuk RRI, TVRI, dan radio lokal. Ia mendengarkan langsung tantangan dan permasalahan yang dihadapi agar lembaga penyiaran di Provinsi Bengkulu dapat terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Erna menyadari bahwa banyak lembaga penyiaran, terutama radio swasta, menghadapi kesulitan akibat kemajuan teknologi yang begitu cepat.
Pentingnya Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan
Dalam kunjungannya, Erna menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan keterampilan bagi para pekerja di lembaga penyiaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat menuntut adaptasi dan inovasi agar lembaga penyiaran tetap relevan dan mampu bersaing. Hal ini menjadi krusial mengingat penurunan pendapatan yang dialami beberapa LPP di Bengkulu akibat efisiensi anggaran.
Selain peningkatan kapasitas, Erna juga menyoroti perlunya perubahan undang-undang penyiaran yang lebih berpihak kepada seluruh lembaga penyiaran di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan dan perlindungan yang lebih baik bagi LPP dalam menjalankan tugasnya di tengah persaingan yang semakin ketat.
"Sebab, sebagaimana kita dengarkan curahan hati (pekerja lembaga penyiaran) nya bahwa banyak lembaga penyiaran terutama radio swasta bisa dikatakan koleps karena kemajuan dan pergeseran teknologi begitu cepat sehingga perlu penyesuaian," jelas Erna.
Dengan adanya perubahan undang-undang yang mendukung, diharapkan lembaga penyiaran dapat lebih mudah mengakses sumber daya dan mengembangkan program-program yang berkualitas.
Pengawasan KUR di Bank Syariah Indonesia
Selain kunjungan ke KPID, Erna Sari Dewi juga melakukan kunjungan ke Kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Bengkulu. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan melekat terkait penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Bengkulu. Pengawasan ini penting untuk memastikan penyaluran program KUR tepat sasaran dan terhindar dari penyalahgunaan.
Erna menekankan pentingnya pengawasan melekat dan internal yang intensif di seluruh bank untuk memastikan pinjaman KUR sampai kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan program KUR.
"Yang saya tekankan yaitu harus ada pengawasan melekat dan internal secara intensif dilakukan di seluruh bank karena untuk memastikan bahwa pinjaman KUR sampai dengan pelaku UMKM," tegas Erna.
Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan program KUR dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian masyarakat Bengkulu dan mengurangi potensi penyimpangan.
Kesimpulannya, kunjungan kerja Erna Sari Dewi ke Bengkulu menunjukkan kepedulian terhadap perkembangan lembaga penyiaran publik dan penyaluran program KUR. Peningkatan kapasitas LPP dan pengawasan KUR menjadi langkah penting untuk mendorong kemajuan ekonomi dan informasi di Provinsi Bengkulu.
