DPR Pastikan TVRI, RRI, dan ANTARA Tak PHK Karyawan di Tengah Efisiensi Anggaran
Komisi VII DPR RI memastikan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan ANTARA tidak akan melakukan PHK karyawan meskipun ada efisiensi anggaran, serta mendorong peningkatan SDM dan optimalisasi potensi daerah.
Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Barat pada Rabu (19/2) dan memastikan bahwa Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan Perum LKBN ANTARA tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI, sekaligus Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, di Pontianak.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengawasi kinerja LPP dan memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak pada PHK karyawan. Chusnunia Chalim menegaskan, "Pengawasan terhadap mitra kerja Komisi VII menjadi prioritas, termasuk terhadap LPP yang berperan dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak berdampak pada PHK atau perumahan karyawan sehingga dari hasil kunjungan ini, kami mendapatkan konfirmasi bahwa sejauh ini tidak ada PHK di TVRI, RRI, dan ANTARA Kalimantan Barat."
Selain Chusnunia Chalim, kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh beberapa anggota Komisi VII DPR RI lainnya, antara lain Maria Lestari, Samuel JD Wattimena, Novita Hardini, Mujakkir Zuhri, Zulkarnaini Ampon, Arjuna Sakir, Eva Monalisa, Izzuddin Alqassam Kasuba, dan Iman Adinugraha. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen DPR RI dalam mengawasi pengelolaan LPP di Indonesia.
Penguatan SDM dan Optimalisasi Potensi Daerah
Komisi VII DPR RI juga menyoroti pentingnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga penyiaran. Efisiensi anggaran, menurut Chusnunia, seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi jurnalis dan kontributor. "Jika ada kebutuhan pelatihan atau peningkatan kapasitas SDM, kami akan mencoba mengusulkan dukungan anggaran melalui APBN, termasuk dalam pembahasan anggaran perubahan ke depan," ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi VII menekankan pentingnya optimalisasi LPP dalam mempromosikan potensi daerah, khususnya Kalimantan Barat. Dengan luas wilayah dan posisi geografisnya yang berbatasan dengan negara tetangga, Kalimantan Barat memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran LPP dalam hal ini sangat krusial untuk mengangkat potensi tersebut ke kancah nasional maupun internasional.
Kunjungan kerja ini juga mengungkapkan capaian positif dari beberapa LPP di Kalimantan Barat. Meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran, TVRI Kalimantan Barat berhasil melampaui target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mencapai lebih dari Rp2 miliar, melampaui target ratusan juta rupiah. Prestasi serupa juga ditunjukkan oleh Perum LKBN ANTARA Biro Kalbar yang konsisten mencapai target pendapatan setiap tahunnya.
Tantangan dan Pengawasan Berkelanjutan
Meskipun menunjukkan kinerja yang positif, Komisi VII DPR RI juga mencatat beberapa tantangan yang dihadapi LPP, termasuk keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Masukan dari daerah ini akan menjadi pertimbangan penting dalam pembahasan kebijakan di tingkat nasional. Komisi VII berkomitmen untuk memastikan LPP dapat menjalankan fungsinya dengan baik tanpa mengorbankan kesejahteraan karyawan.
Chusnunia kembali menegaskan, "Kami ingin memastikan bahwa lembaga penyiaran publik tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tanpa harus mengorbankan tenaga kerja. Komisi VII akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan efisiensi tidak berimbas pada kesejahteraan karyawan." Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari pengawasan Komisi VII DPR RI terhadap mitra kerjanya, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang diberikan LPP kepada masyarakat.
Kesimpulannya, kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Kalimantan Barat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja LPP di daerah tersebut. Komitmen DPR RI untuk memastikan keberlangsungan LPP dan kesejahteraan karyawannya, serta mendorong peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi potensi daerah, menjadi poin penting yang perlu diapresiasi.
