Revisi UU Penyiaran menjadi momentum bagi TVRI untuk bertransformasi menjadi televisi publik yang kredibel dan relevan, namun berbagai tantangan klasik masih menghalangi.

Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, membantah telah merendahkan ASN dalam RDP di DPR, Ia menjelaskan pernyataannya dipotong sehingga konteksnya menjadi tidak utuh.

Direktur Utama ANTARA melihat positif usulan penggabungan tiga lembaga penyiaran, namun perlu pengaturan model dan peta jalan yang jelas untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Kementerian Kominfo mengungkap sembilan isu penting dalam penyiaran multiplatform di Indonesia, mulai dari monopoli informasi hingga digitalisasi radio, yang perlu diatasi untuk kemajuan industri penyiaran nasional.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusulkan penggabungan TVRI, RRI, dan ANTARA untuk memperkuat integrasi nasional dan memajukan penyiaran multi platform di Indonesia.

Komisi VII DPR RI mengusulkan penggabungan TVRI, RRI, dan ANTARA untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan pekerja, serta konsolidasi informasi resmi pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memastikan penyaluran anggaran LPP di daerah berjalan sesuai arahan Presiden, dengan fokus efisiensi dan optimalisasi aset.

Komisi VII DPR RI akan mendalami hasil kunjungan kerja spesifik ke TVRI, RRI, dan ANTARA di tiga provinsi terkait kebijakan efisiensi anggaran, memastikan tidak ada pegawai yang dirugikan.

Komisi VII DPR RI memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengurangi kualitas siaran TVRI, RRI, dan ANTARA serta meminta inovasi untuk menjaga kualitas program.

Komisi VII DPR RI meminta Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI, RRI, dan Antara untuk lebih gencar menyiarkan program strategis pemerintah seperti penanganan stunting dan ketahanan pangan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.