Dorong Perekonomian Daerah, DPR RI Ajak Media Siaran Promosikan Potensi Kalimantan Barat

Komisi VII DPR RI mendorong TVRI, RRI, dan Antara untuk mempromosikan potensi ekonomi dan pariwisata Kalimantan Barat guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi VII DPR RI, Maria Lestari, menyerukan pentingnya peran media penyiaran dalam meningkatkan perekonomian daerah, khususnya Kalimantan Barat. Hal ini disampaikan usai kunjungan kerja Komisi VII ke TVRI Kalimantan Barat pada Rabu (19/2). Lestari menekankan bahwa TVRI, RRI, dan Antara memiliki peran strategis untuk mempromosikan potensi ekonomi dan pariwisata Kalimantan Barat, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII menekankan sinergi ketiga lembaga penyiaran tersebut sangat penting untuk mengangkat potensi Kalimantan Barat di sektor industri, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata. Promosi yang efektif diharapkan dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan daya saing mereka di kancah nasional maupun internasional. "Selama kunjungan kerja kami ke TVRI Kalimantan Barat, kami menekankan peran strategis lembaga penyiaran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan mempromosikan potensi pariwisata di wilayah tersebut," ujar Lestari.

Lebih lanjut, Lestari juga menyoroti pentingnya perizinan usaha bagi pelaku usaha lokal untuk mengakses dukungan pemerintah, seperti pendampingan dan bantuan keuangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi industri kecil di Kalimantan Barat adalah kurangnya izin usaha yang dibutuhkan, sehingga menghambat akses mereka ke berbagai program pemerintah. "Kami melihat banyak industri kecil di Kalimantan Barat berjalan tanpa izin. Ini akan menyulitkan mereka untuk mengakses bantuan atau dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, kita perlu kampanye dan edukasi kesadaran publik yang lebih gencar untuk mendidik pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha," jelasnya.

Peran Media Siaran dalam Peningkatan Ekonomi Daerah

Komisi VII DPR RI mendorong agar efisiensi anggaran di sektor penyiaran dapat dimanfaatkan untuk mendukung program edukasi bagi pelaku industri dan UMKM. Lestari optimis bahwa keterlibatan aktif lembaga penyiaran dapat secara efektif menjangkau dan mendidik lebih banyak orang tentang regulasi usaha, akses permodalan, dan strategi pemasaran yang lebih efektif. "Kita perlu lembaga penyiaran untuk ikut serta memberikan informasi untuk mendukung pelaku industri. Kalimantan Barat memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, dan jika dikelola dengan baik, ini dapat berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi VII berkomitmen untuk mendorong kebijakan-kebijakan yang mendukung kemajuan industri lokal dan memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan sektor usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Komisi VII berharap dengan adanya promosi yang gencar melalui media penyiaran, potensi ekonomi Kalimantan Barat dapat lebih dikenal luas dan menarik investasi yang lebih besar.

Selain itu, Komisi VII juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Barat. Peningkatan kualitas SDM ini dinilai penting untuk mendukung pengembangan industri lokal dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global. Komisi VII berharap agar lembaga penyiaran juga dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya peningkatan kualitas SDM.

Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan sektor usaha, diharapkan perekonomian Kalimantan Barat dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Komisi VII akan terus memantau dan mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan perekonomian daerah Kalimantan Barat.

Tantangan dan Solusi bagi UMKM Kalimantan Barat

• Kurangnya Izin Usaha: Banyak UMKM di Kalimantan Barat beroperasi tanpa izin usaha, sehingga kesulitan mengakses bantuan pemerintah.
• Keterbatasan Akses Informasi: Kurangnya informasi tentang regulasi usaha, akses permodalan, dan strategi pemasaran yang efektif.
• Perlu Peningkatan Kualitas SDM: Peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk mendukung pengembangan industri lokal dan daya saing produk.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong peningkatan kampanye dan edukasi publik tentang pentingnya legalitas usaha, serta pemanfaatan anggaran di sektor penyiaran untuk program edukasi bagi pelaku UMKM. Sinergi antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan sektor usaha menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan perekonomian Kalimantan Barat.

Komisi VII berharap agar kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga penyiaran, dan pelaku usaha dapat terus terjalin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Barat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara signifikan. Potensi Kalimantan Barat yang luar biasa harus dioptimalkan dengan strategi yang tepat dan terintegrasi.