Komisi VII DPR RI Pastikan Anggaran LPP di Daerah Tersalur Baik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memastikan penyaluran anggaran LPP di daerah berjalan sesuai arahan Presiden, dengan fokus efisiensi dan optimalisasi aset.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Bandung pada Rabu, 19 Februari 2024. Kunjungan ini bertujuan memastikan penyaluran anggaran di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) daerah, seperti LKBN ANTARA, RRI, dan TVRI. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan amanat Presiden dan memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien.
Salah satu fokus utama kunjungan ini adalah memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada gaji pegawai LPP. Rahayu Saraswati menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk kemajuan lembaga penyiaran. Ia juga mendorong optimalisasi aset LPP, mengingat sejarah dan nilai penting lembaga-lembaga tersebut bagi bangsa Indonesia. "Ini untuk memastikan apa yang sudah dianggarkan itu bisa disalurkan dengan baik sesuai dengan arahan dari Presiden," ujar Saraswati.
Arahan Presiden tersebut, menurut Saraswati, menekankan pentingnya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai. Efisiensi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kemajuan LPP. "Kemudian pemanfaatan aset juga harus dioptimalkan karena lembaga-lembaga ini kan bersejarah yang harusnya bisa menjadi kebanggaan kita bersama," tambahnya.
Efisiensi: Memangkas Celah Korupsi, Bukan Operasional
Rahayu Saraswati juga membahas pentingnya efisiensi anggaran sebagai upaya untuk memangkas celah korupsi. Ia menjelaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi operasional LPP, melainkan memangkas anggaran yang tidak jelas peruntukannya. "Celah untuk adanya anggaran yang digunakan untuk program-program yang tidak jelas Seperti studi banding ke luar negeri yang itu masuk untuk belajar kemiskinan di Australia. Jadi, bukan operasional itu sendiri yang dipotong," jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kreativitas dan agilitas LPP dalam menghadapi berbagai kondisi. Kreativitas ini juga diharapkan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Pemda jangan bersandar kepada pemerintah pusat saja. Tentunya dengan program kreatif, terutama para kepala daerah yang terpilih harus bisa kreatif untuk memberikan solusi bagi APBD mereka ke depan," tuturnya.
Komisi VII DPR RI mendorong agar LPP lebih kreatif dalam mengelola anggaran dan memanfaatkan aset yang ada. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan dan kemajuan LPP di masa mendatang. Dengan efisiensi yang tepat, diharapkan LPP dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dan bebas dari praktik korupsi.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Bandung
Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Bandung melibatkan sejumlah anggota dewan dan perwakilan dari LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI. Tim Komisi VII dipimpin oleh Evita Nursanty, dengan Rahayu Saraswati D Djojohadikusumo sebagai wakil ketua tim. Tim ini berkesempatan meninjau langsung kinerja ketiga lembaga tersebut di Jawa Barat.
Perwakilan dari LKBN ANTARA, TVRI, dan RRI turut hadir dalam kunjungan ini. Mereka memberikan penjelasan mengenai kinerja lembaga masing-masing dan pengelolaan anggaran yang telah dilakukan. Kunjungan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi LPP di daerah dan upaya optimalisasi kinerja ke depannya.
Dari kunjungan ini, diharapkan akan tercipta sinergi yang baik antara Komisi VII DPR RI dan LPP dalam rangka meningkatkan kualitas penyiaran publik di Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat dan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, diharapkan LPP dapat semakin berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kesimpulannya, kunjungan Komisi VII DPR RI ke Bandung bertujuan memastikan penyaluran anggaran LPP berjalan lancar dan sesuai arahan Presiden. Fokus utama adalah efisiensi anggaran tanpa mengorbankan operasional dan kesejahteraan pegawai, serta optimalisasi aset LPP untuk kemajuan lembaga penyiaran publik di Indonesia.
