Antisipasi Kemacetan Arus Balik, Pelabuhan Panjang Lampung Jadi Opsi Cadangan
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menetapkan pengaktifan Pelabuhan Panjang sebagai opsi cadangan untuk mengatasi potensi kemacetan arus balik Lebaran 2025.

Bandarlampung, 2 April 2025 (ANTARA) - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengungkapkan bahwa rencana pengaktifan kembali Pelabuhan Panjang sebagai langkah antisipasi kemacetan arus balik Lebaran 2025 masih berupa opsi cadangan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap potensi kepadatan arus kendaraan yang diperkirakan terjadi pada periode arus balik mendatang.
Dalam keterangannya di Bandarlampung, Rabu, Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa strategi yang diterapkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas pada arus balik Lebaran 2025 akan serupa dengan strategi yang telah berhasil diterapkan selama arus mudik. Strategi ini meliputi pengaturan arus lalu lintas dari Jalan Tol Trans Sumatera dan pemanfaatan tiga pelabuhan penyeberangan di Lampung, seperti yang telah dilakukan pada arus mudik sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kemacetan yang dapat mengganggu kelancaran arus balik.
Namun, sebagai langkah antisipasi lebih lanjut, pemerintah Provinsi Lampung telah mempersiapkan skenario cadangan untuk mengatasi potensi kemacetan yang tak terduga. Salah satu skenario tersebut adalah pengaktifan Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan alternatif. Langkah ini akan dipertimbangkan apabila terjadi lonjakan jumlah kendaraan yang signifikan dan berpotensi menimbulkan kemacetan parah di jalur utama.
Pelabuhan Panjang: Opsi Cadangan Mengatasi Kemacetan Arus Balik
Gubernur Lampung menekankan bahwa pengaktifan Pelabuhan Panjang semata-mata merupakan opsi cadangan. Keputusan untuk mengaktifkan pelabuhan tersebut akan dievaluasi dan dipantau secara ketat oleh tim yang bertugas di lapangan. "Teknis pelaksanaan nanti akan dilakukan oleh tim yang ada di lapangan, tapi memang pengaktifan Pelabuhan Panjang hanya jadi opsi cadangan. Sebab di Pelabuhan Ciwandan hanya bisa digunakan di malam hari, sehingga kami akan lihat dahulu untuk aktivasi Pelabuhan Panjang terkait ini," jelas Rahmat Mirzani Djausal.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyampaikan bahwa evaluasi dan pemantauan akan terus dilakukan selama periode arus balik, terutama pada puncak arus balik yang diperkirakan terjadi pada tanggal 7-8 April 2025. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelancaran arus balik dan meminimalisir potensi masalah yang mungkin timbul.
Pihaknya berkomitmen untuk memastikan kelancaran arus balik Lebaran 2025. Evaluasi dan antisipasi dini dilakukan guna mencegah terjadinya kemacetan dan memastikan kenyamanan para pemudik. Pengaktifan Pelabuhan Panjang hanyalah salah satu dari beberapa strategi yang disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan skenario.
Pertemuan dengan Menteri Perhubungan
Gubernur juga menyampaikan bahwa pada Senin, 31 Maret 2025, Menteri Perhubungan telah mengunjungi Pelabuhan Bakauheni untuk melakukan evaluasi pelaksanaan arus mudik dan merumuskan skema pengaturan arus balik. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Perhubungan memberikan beberapa masukan penting terkait perbaikan dan penyempurnaan strategi untuk memastikan kelancaran arus balik.
Beberapa poin penting yang disampaikan Menteri Perhubungan antara lain perlunya penyempurnaan beberapa cara agar arus balik Lebaran 2025 dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Masukan ini akan dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam strategi yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya dalam rangka memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Kerja sama dan koordinasi yang baik diharapkan dapat meminimalisir potensi kendala dan memastikan kenyamanan bagi seluruh pemudik.
Secara keseluruhan, persiapan menghadapi arus balik Lebaran 2025 di Lampung telah dilakukan secara matang. Dengan adanya berbagai strategi dan skenario cadangan, diharapkan arus balik dapat berjalan lancar dan aman. Pengaktifan Pelabuhan Panjang sebagai opsi cadangan menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi.