Defisit Anggaran Babel: TPP ASN Terancam Dipotong
Defisit Anggaran Babel: TPP ASN Terancam Dipotong

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi defisit anggaran Rp70 miliar dan mengajukan pemotongan TPP ASN sebagai solusi, dengan potongan bervariasi berdasarkan eselon.

Pemprov Babel Maksimalkan Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Atasi Defisit Anggaran Rp70 Miliar
Pemprov Babel Maksimalkan Pemutihan Pajak Kendaraan untuk Atasi Defisit Anggaran Rp70 Miliar

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaksimalkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor untuk mengatasi defisit anggaran Rp70 miliar pada catur wulan I-2025 dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Defisit APBD Babel Capai Rp1,48 Triliun di Triwulan I 2025
Defisit APBD Babel Capai Rp1,48 Triliun di Triwulan I 2025

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami defisit anggaran Rp1,48 triliun di triwulan pertama 2025 akibat belanja yang jauh melampaui pendapatan negara.

DPRD Kepri Setujui Efisiensi Anggaran Rp56 Miliar: Fokus pada Program Prioritas
DPRD Kepri Setujui Efisiensi Anggaran Rp56 Miliar: Fokus pada Program Prioritas

DPRD Kepri berhasil menyepakati efisiensi anggaran mencapai Rp56 miliar untuk program prioritas, sejalan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN/APBD.

Pemkab Murung Raya Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen Demi Efisiensi
Pemkab Murung Raya Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen Demi Efisiensi

Pemerintah Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, efisiensikan anggaran dengan memangkas belanja perjalanan dinas hingga 50 persen, mengikuti instruksi Presiden dan Mendagri untuk fokus pada program pembangunan prioritas.

Pemkot Bandarlampung Bidik Efisiensi APBD 2025 hingga Rp140 Miliar
Pemkot Bandarlampung Bidik Efisiensi APBD 2025 hingga Rp140 Miliar

Pemerintah Kota Bandarlampung merencanakan efisiensi anggaran hingga Rp140 miliar pada APBD 2025, dengan fokus pada pengurangan belanja operasional tanpa mengurangi gaji pegawai atau program pembangunan.

APBD Kaimana 2025 Dipangkas Rp68,97 Miliar Setelah Efisiensi Anggaran
APBD Kaimana 2025 Dipangkas Rp68,97 Miliar Setelah Efisiensi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Kaimana berhasil memangkas APBD 2025 sebesar Rp68,97 miliar melalui efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Pemkab Bogor Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas: Efisiensi demi Pelayanan Publik
Pemkab Bogor Pangkas 50% Anggaran Perjalanan Dinas: Efisiensi demi Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bogor memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen sebagai bentuk efisiensi belanja daerah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025, dengan harapan peningkatan efektivitas dan kualitas pelayanan masyarakat.

Pemkot Batam Hemat Anggaran Rp60 Miliar, Layanan Publik Terjamin
Pemkot Batam Hemat Anggaran Rp60 Miliar, Layanan Publik Terjamin

Pemerintah Kota Batam berhasil melakukan penghematan anggaran sekitar Rp60 miliar pada tahun 2025 melalui efisiensi berbagai pos belanja, tanpa mengurangi layanan publik dan kesejahteraan honorer.

Pemprov Sumsel Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen
Pemprov Sumsel Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 50 Persen

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen untuk efisiensi belanja APBD 2025, mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.

APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp200 Miliar, Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik
APBD Papua Barat 2025 Dipangkas Rp200 Miliar, Fokus pada Kinerja dan Pelayanan Publik

Penjabat Gubernur Papua Barat mengumumkan pengurangan APBD 2025 sebesar Rp200,32 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat, dengan fokus penghematan pada belanja non-esensial dan peningkatan pelayanan publik.

Kepri Rasionalisasi APBD Rp285 Miliar: Efisiensi atau Pengorbanan?
Kepri Rasionalisasi APBD Rp285 Miliar: Efisiensi atau Pengorbanan?

Pemerintah Provinsi Kepri telah memangkas anggaran Rp285 miliar untuk efisiensi sesuai Instruksi Presiden, namun kebijakan ini berdampak pada penundaan proyek dan penurunan aktivitas ekonomi di daerah.