Defisit Anggaran Babel: TPP ASN Terancam Dipotong
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi defisit anggaran Rp70 miliar dan mengajukan pemotongan TPP ASN sebagai solusi, dengan potongan bervariasi berdasarkan eselon.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) tengah menghadapi tantangan serius berupa defisit anggaran sebesar Rp70 miliar pada empat bulan pertama tahun 2025. Untuk mengatasi permasalahan ini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Babel mengajukan alternatif solusi berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diumumkan pada Selasa lalu oleh Ketua TAPD Provinsi Kepulauan Babel, Fery Afriyanto, di Pangkalpinang.
Pemotongan TPP ASN ini diusulkan sebagai langkah efisiensi tahap kedua untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran daerah. Menurut Fery Afriyanto, "Alternatif pemotongan TPP ASN sebagai langkah menghadapi efisiensi tahap kedua untuk menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran daerah." Besaran pemotongan TPP bervariasi, disesuaikan dengan tingkatan jabatan struktural ASN.
Dengan adanya defisit anggaran yang cukup signifikan, pemerintah daerah Babel berupaya mencari solusi agar tetap dapat menjalankan program-program prioritas. Pemotongan TPP menjadi salah satu opsi yang dinilai efektif untuk mengatasi permasalahan keuangan daerah tersebut. Langkah ini tentu akan berdampak langsung pada penghasilan para ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Potongan TPP Berdasarkan Eselon
TAPD Provinsi Kepulauan Babel mengusulkan pemotongan TPP ASN dengan besaran yang berbeda-beda untuk setiap eselon. Eselon II akan mengalami pemotongan sebesar 40 persen, eselon III sebesar 35 persen, dan eselon IV serta staf sebesar 30 persen. Pemotongan ini diproyeksikan dapat menghasilkan efisiensi anggaran sekitar Rp85 miliar.
"Dengan pemotongan TPP ini diproyeksikan memberikan efisiensi sekitar Rp85 miliar," ujar Fery Afriyanto. Besaran pemotongan yang berbeda-beda ini didasarkan pada pertimbangan dan analisis yang telah dilakukan oleh TAPD. Namun, langkah ini tentu akan menimbulkan dampak yang berbeda bagi ASN di berbagai tingkatan jabatan.
Meskipun pemotongan TPP merupakan langkah yang cukup signifikan, TAPD Babel juga telah mempertimbangkan alternatif lain. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mencari solusi yang komprehensif dan terukur dalam mengatasi defisit anggaran.
Selain pemotongan TPP, TAPD juga telah mengajukan beberapa alternatif lain kepada Gubernur Kepulauan Babel, seperti pemotongan anggaran perjalanan dinas luar daerah dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Semua alternatif ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan daerah.
Peninjauan Kembali dan Pembahasan di DPRD
Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, memberikan kesempatan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan daerah untuk melakukan penghitungan kembali atas alternatif-alternatif yang diusulkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tepat dan efektif dalam mengatasi defisit anggaran.
"Saya berikan waktu kepada perangkat daerah terkait untuk membahas kembali, seperti dinas luar untuk diatur kembali. Mana dinas mana yang anggarannya tinggi, sedang, dan rendah agar bisa dialihkan ke program prioritas daerah ini," kata Gubernur Hidayat Arsani. Hasil penghitungan dan pembahasan ini nantinya akan dibahas kembali di DPRD Kepulauan Babel.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh pihak dalam proses pengambilan keputusan dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi defisit anggaran. Transparansi dan keterbukaan informasi diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
Pembahasan di DPRD akan menjadi tahap penting dalam proses pengambilan keputusan terkait pemotongan TPP dan alternatif efisiensi lainnya. Diharapkan, pembahasan ini akan menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terkait.
Dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, diharapkan defisit anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat segera teratasi. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tersebut.
