Defisit Anggaran Picu Penyesuaian TPP ASN di Hulu Sungai Tengah

Penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, disebabkan defisit anggaran dan upaya efisiensi belanja daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, melakukan penyesuaian besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Keputusan ini diumumkan pada Rabu, 10 April 2025, dan dipicu oleh defisit anggaran dan upaya efisiensi belanja daerah. Penyesuaian TPP tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati HST Nomor 800/52/803/Tahun 2025, yang sekaligus mencabut keputusan sebelumnya, Nomor 800/43/803/Tahun 2025.

Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten HST, Khairil, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan setelah dilakukan rasionalisasi anggaran. "Penyesuaian TPP ini disesuaikan setelah dilakukan rasionalisasi akibat adanya efisiensi dan defisit anggaran," ujarnya di Barabai, HST. Awalnya, belanja pegawai Pemkab HST pada APBD murni 2025 sudah sesuai aturan, di bawah 30 persen. Namun, setelah penutupan defisit dan efisiensi belanja, angka tersebut naik menjadi 32 persen, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi hingga mencapai 29 persen.

Angka 29 persen ini, meskipun lebih tinggi dari TPP tahun 2024 (26 persen), tetap menjadi dasar penyesuaian. Khairil memaparkan, pendapatan Pemkab HST ditargetkan Rp1,6 triliun pada 2025, sementara anggaran belanja mencapai Rp2,3 triliun, sehingga terjadi defisit lebih dari Rp600 miliar. Dari defisit tersebut, Pemkab HST baru mampu menutup lebih dari Rp200 miliar dari dana kas daerah, menyisakan defisit sekitar Rp300 miliar lebih. BPKAD HST telah membuat rencana dan skema untuk menutup defisit ini, termasuk penyesuaian pada APBD perubahan 2025. "Untuk saat ini kita sudah meminta para SKPD untuk menandai belanja-belanja yang akan disesuaikan saat APBD perubahan nanti," tambah Khairil.

Defisit Anggaran dan Efisiensi Belanja

Bupati HST, Samsul Rizal, menjelaskan bahwa perubahan kebijakan TPP ini merupakan respons terhadap perhitungan ulang anggaran akibat defisit dan upaya efisiensi. "Kebijakan ini tentu tidak mudah, tapi harus tetap dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap kondisi fiskal dan keberlanjutan pembangunan di HST," jelas Bupati. Beliau menekankan bahwa semangat pengabdian dan loyalitas ASN tidak hanya bergantung pada besarnya TPP, melainkan pada niat tulus untuk melayani masyarakat.

Penyesuaian TPP ini telah menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan ASN. Namun, pemerintah daerah berupaya untuk melakukan efisiensi anggaran dan menutup defisit yang ada. Langkah-langkah yang diambil termasuk meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menandai belanja yang akan disesuaikan pada APBD Perubahan 2025. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di HST, meskipun dengan kondisi fiskal yang menantang.

Pemerintah daerah berharap dengan adanya penyesuaian ini, pengelolaan keuangan daerah dapat lebih efisien dan terarah. Upaya untuk menutup defisit anggaran terus dilakukan, dan diharapkan dapat segera teratasi. Komitmen pemerintah daerah untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari besarnya TPP yang diterima ASN.

Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Rasionalisasi Anggaran

• Rasionalisasi anggaran dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran yang cukup besar.
• Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya efisiensi belanja daerah.
• Penyesuaian TPP merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mencapai keseimbangan anggaran.
• Pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Meskipun terjadi penyesuaian TPP, pemerintah daerah HST tetap berupaya untuk memastikan kesejahteraan ASN tetap terjaga. Proses rasionalisasi anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Diharapkan, langkah-langkah yang telah diambil dapat membawa dampak positif bagi pembangunan daerah ke depannya.