THR ASN 2025: Dorong Konsumsi, Tapi Perlu Rasionalisasi Belanja Negara
Pemberian THR ASN 2025 sebesar Rp49,4 triliun mendorong konsumsi rumah tangga, namun pemerintah perlu melakukan rasionalisasi belanja negara untuk keberlanjutan kebijakan fiskal.
Pemerintah Indonesia memastikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun 2025. Pemberian THR ini diresmikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya menjelang Lebaran, namun juga menimbulkan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara.
THR yang diberikan meliputi 100 persen tunjangan kinerja (tukin) dan akan disalurkan dua minggu sebelum Idul Fitri 2025. Total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp49,4 triliun, rinciannya Rp17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, TNI, dan Polri; Rp12,4 triliun untuk pensiunan; serta Rp19,3 triliun untuk ASN daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli ASN dan keluarganya, sehingga berdampak positif pada sektor ritel, makanan, pariwisata domestik, dan UMKM.
Achmad Nur Hidayat, ekonom dan pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, menilai pemberian THR ini sebagai bentuk komitmen negara terhadap kesejahteraan ASN. Namun, ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan kebijakan fiskal mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi pemerintahan dengan beban fiskal yang cukup berat. Pemberian THR dengan total anggaran yang signifikan ini perlu diimbangi dengan langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi belanja negara lainnya.
Dampak Positif THR terhadap Perekonomian
Pemberian THR kepada ASN dan pensiunan diperkirakan akan memberikan suntikan positif bagi perekonomian Indonesia. Peningkatan daya beli ASN akan mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa, terutama menjelang Lebaran. Hal ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor ritel, pariwisata domestik, dan UMKM yang sangat bergantung pada peningkatan konsumsi masyarakat selama musim liburan. Perputaran uang yang signifikan diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian nasional.
Dengan meningkatnya daya beli, sektor ritel khususnya akan merasakan dampak positif yang signifikan. Permintaan akan berbagai kebutuhan pokok dan barang konsumsi lainnya diperkirakan akan meningkat tajam. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi para pelaku usaha di sektor ritel, baik skala besar maupun kecil. Selain itu, sektor pariwisata juga akan mendapatkan manfaat dari meningkatnya mobilitas ASN dan keluarga mereka untuk berlibur.
UMKM juga akan merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Banyak UMKM yang menggantungkan pendapatannya pada musim liburan, dan peningkatan daya beli ASN akan memberikan peluang bagi mereka untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan mereka. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan lapangan kerja.
Tantangan dan Perlunya Rasionalisasi Belanja Negara
Meskipun memberikan dampak positif, pemberian THR juga menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan negara. Anggaran sebesar Rp49,4 triliun merupakan porsi yang signifikan dari APBN, dan pemerintah perlu memastikan keberlanjutan kebijakan fiskal ini. Sebagian besar penerimaan negara masih bergantung pada pajak dan penerimaan komoditas yang fluktuatif, sehingga perlu adanya langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi risiko fiskal.
Achmad Nur Hidayat menyarankan pemerintah untuk mengaitkan pemberian THR dengan rasionalisasi belanja negara lainnya. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain menunda belanja yang kurang prioritas, mengoptimalkan belanja modal yang berdampak jangka panjang, dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Dengan demikian, pemberian THR dapat tetap berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas belanja negara dan memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Rasionalisasi belanja negara tidak hanya penting untuk keberlanjutan pemberian THR, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan mengoptimalkan penggunaan anggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa program-program prioritas tetap berjalan dengan baik dan kesejahteraan rakyat dapat terus ditingkatkan.
Kesimpulannya, pemberian THR ASN 2025 merupakan kebijakan yang positif untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan mendorong konsumsi rumah tangga. Namun, keberlanjutan kebijakan ini membutuhkan langkah-langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk rasionalisasi belanja dan peningkatan efisiensi. Pemerintah perlu menyeimbangkan komitmen terhadap kesejahteraan ASN dengan pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
