Natuna Pertimbangkan Pangkas TPP, Anggaran 2025 Diawasi Ketat
Pemerintah Kabupaten Natuna mempertimbangkan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akibat rasionalisasi anggaran mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2024 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD 2025, namun berupaya mempertahankan TPP jika.
Natuna, Kepulauan Riau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna tengah menghadapi dilema. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2024 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD 2025 mengharuskan rasionalisasi anggaran, termasuk di Natuna. Akibatnya, Pemkab Natuna kini mempertimbangkan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) untuk tahun 2025. Namun, upaya untuk mempertahankan TPP bagi para ASN di Natuna tetap menjadi prioritas.
Upaya Pertahankan TPP di Natuna
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Natuna, Ikhwan Solihin, menyatakan bahwa pemangkasan TPP masih dalam tahap pertimbangan. "Masih dalam tahap pertimbangan (Pemangkasan TPP). Jika memungkinkan akan dipertahankan," ujarnya saat dikonfirmasi pada Sabtu lalu. Meskipun rasionalisasi anggaran dilakukan di semua lini, Pemkab Natuna berupaya memaksimalkan penghematan pada pos-pos belanja lain yang telah ditetapkan dalam Inpres.
Inpres tersebut, menurut Ikhwan, mengarah pada pengurangan besaran APBD 2025 yang semula ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun. Hal ini berdampak pada perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah diserahkan sebelumnya. "Akan muncul DPA baru, dan pasti ada beberapa kegiatan yang dikurangi," jelasnya. Pemkab Natuna berkomitmen untuk menaati aturan yang berlaku dan telah melakukan pembahasan terkait instruksi tersebut. Rasionalisasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah dilakukan dan akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk selanjutnya diputuskan.
Dampak Rasionalisasi Anggaran terhadap APBD Natuna
Rasionalisasi anggaran ini berdampak signifikan pada berbagai sektor. Belanja perjalanan dinas, makan minum, alat tulis kantor (ATK), dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi beberapa pos yang terdampak. Sementara itu, berdasarkan aturan yang ada, TPP tidak termasuk dalam rencana efisiensi awal. Namun, keputusan final tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, Suryanto, menambahkan bahwa APBD yang dialokasikan untuk membayar TPP ASN di Natuna cukup besar, diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. "Pembayaran TPP setiap bulan mencapai lebih dari Rp14 miliar," katanya. Angka ini menunjukkan betapa pentingnya TPP bagi kesejahteraan ASN di Natuna.
Komitmen Pemkab Natuna dan Langkah ke Depan
Pemkab Natuna menegaskan komitmennya untuk menaati aturan yang berlaku. Saat ini, Pemkab Natuna belum melaksanakan kegiatan di luar kebutuhan pokok, menunggu hasil akhir APBD yang telah dirasionalisasi. "Untuk di Kominfo, belum ada kegiatan yang berjalan. Namun, gaji pegawai (Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap/SK Bupati), listrik, dan telekomunikasi kita bayarkan," jelas Ikhwan. Proses selanjutnya melibatkan pembahasan DPA baru dan pengesahan di DPRD Natuna sebelum keputusan final terkait TPP dapat ditetapkan.
Situasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran di tengah kebijakan efisiensi. Keputusan terkait TPP di Natuna akan menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan kesejahteraan ASN.
Kesimpulan
Pemkab Natuna sedang berupaya keras untuk menyeimbangkan kewajiban efisiensi anggaran dengan kesejahteraan para ASN. Meskipun pemangkasan TPP menjadi pertimbangan, upaya untuk mempertahankan TPP tetap dilakukan. Proses ini melibatkan berbagai pihak dan keputusan final akan diumumkan setelah melalui proses pembahasan yang matang di DPRD Natuna.