Evaluasi TPP ASN Papua Pegunungan: Efisiensi Anggaran di 2025

Pemprov Papua Pegunungan akan mengevaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada 2025 untuk mengatasi pembengkakan anggaran dan memastikan kelancaran program-program pemerintah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan berencana mengevaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pembengkakan anggaran daerah yang diproyeksikan terjadi di tahun tersebut.

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Wasuok D Siep, menjelaskan bahwa efisiensi TPP menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Pernyataan ini disampaikan di Wamena pada Senin, 04/02. Menurutnya, pertemuan internal telah menghasilkan kesepakatan untuk memangkas anggaran TPP guna menopang program-program pemerintah lainnya.

Wasuok memaparkan bahwa kendala utama adalah peningkatan beban operasional pemerintah, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024. APBD 2024 tercatat sebesar Rp2,2 triliun, sedangkan APBD 2025 hanya Rp2 triliun. Situasi ini mengharuskan adanya pengorbanan anggaran di beberapa sektor agar rencana program dapat tetap berjalan.

Lebih lanjut, Wasuok menjelaskan bahwa rencana efisiensi ini berdampak pada pengurangan nilai TPP ASN Provinsi Papua Pegunungan hingga 75 persen. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini diambil sebagai langkah tepat untuk mengatasi defisit anggaran, mengingat tingginya tuntutan program pembangunan di daerah.

Meskipun terjadi pengurangan TPP, Wasuok menegaskan bahwa gaji pokok ASN tetap aman. Pemprov Papua Pegunungan hanya memangkas TPP sebagai solusi agar operasional pemerintah tetap berjalan lancar. Mereka berharap pengurangan TPP tidak akan menurunkan semangat kerja ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Papua Pegunungan.

Langkah efisiensi ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi defisit anggaran di tahun 2025. Pemprov Papua Pegunungan berupaya menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan ketersediaan anggaran. Dengan demikian, program-program penting dapat tetap berjalan sesuai rencana.

Secara keseluruhan, keputusan ini merupakan strategi Pemprov Papua Pegunungan untuk menjaga keberlangsungan program-program pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Efisiensi TPP menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan penggunaan APBD 2025.