Pemprov Papua Pegunungan Bantah Potong TPP ASN 2025: Kesejahteraan Tetap Terjaga
Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memastikan tidak ada pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada tahun 2025, meskipun sempat beredar kabar pemotongan hingga 75 persen.
Wamena, Papua Pegunungan, 20 Februari 2024 - Beredarnya kabar mengenai pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Papua Pegunungan tahun 2025 telah dibantah langsung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat. Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan, Velix V Wanggai, menegaskan bahwa tidak ada rencana pemotongan TPP ASN tersebut. Informasi yang beredar sebelumnya menyebutkan potensi pemotongan hingga 75 persen.
Penjabat Gubernur menjelaskan bahwa TPP merupakan bagian integral dari kesejahteraan ASN dan sangat penting untuk menunjang kinerja pelayanan publik di wilayah Papua Pegunungan. "TPP melengkapi hak tunjangan staf (ASN) sekaligus pendukung pelayanan masyarakat agar berjalan dengan lancar," tegasnya dalam pernyataan di Wamena, Kamis lalu.
Bantahan ini disampaikan sebagai respons atas keresahan yang muncul di kalangan ASN Papua Pegunungan menyusul beredarnya informasi tersebut. Pemprov Papua Pegunungan berupaya untuk memberikan kepastian dan menjamin kesejahteraan ASN tetap terjaga.
Penjelasan Pemprov Papua Pegunungan Terkait TPP ASN
Lebih lanjut, Pj Gubernur menjelaskan bahwa kebijakan TPP selalu disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah. "Kami selalu menyesuaikan kebijakan dengan konteks kapasitas fiskal yang berbeda-beda," ujarnya. Hal ini berarti besaran TPP dapat berubah setiap tahunnya, bergantung pada kemampuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Ia juga menekankan bahwa sebagai daerah otonomi baru (DOB), Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen untuk tetap memasukkan TPP sebagai salah satu pos anggaran penting. "TPP akan dihadirkan sebagai salah satu mata belanja ASN, dan TPP tidak ada pemotongan seperti informasi berita, rumor bahwa ada pemotongan hingga 75 persen," tegasnya kembali.
Meskipun demikian, Pj Gubernur menambahkan bahwa nilai pasti TPP masih dalam proses penyesuaian. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan kebijakan terbaru dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI dan upaya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan.
TPP sebagai Bagian Kesejahteraan ASN
Pj Gubernur menekankan pentingnya TPP sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ASN di Papua Pegunungan. TPP dianggap sebagai komponen yang tak terpisahkan dalam mendukung kinerja dan motivasi ASN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemprov Papua Pegunungan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ASN selagi memungkinkan.
Penjelasan ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran ASN di Papua Pegunungan dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kebijakan TPP di tahun 2025. Pemprov Papua Pegunungan akan terus berkoordinasi dengan Kemendagri dan melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien.
Pemprov juga akan terus berupaya untuk memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada seluruh ASN mengenai kebijakan TPP dan kesejahteraan mereka.
Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan isu pemotongan TPP dapat terbantahkan dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN Papua Pegunungan. Pemprov berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ASN dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Kesimpulan
Pemprov Papua Pegunungan telah memberikan klarifikasi resmi terkait isu pemotongan TPP ASN 2025. Tidak ada pemotongan TPP, dan Pemprov berkomitmen untuk terus menjaga kesejahteraan ASN serta memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar. Besaran TPP akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah dan kebijakan pemerintah pusat.
