ASN Papua Pegunungan Diminta Tetap Layani Publik Meski Ada Aksi Protes

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan meminta ASN tetap memberikan pelayanan publik meskipun terjadi aksi protes berupa pemalangan kantor gubernur, sementara pejabat daerah tengah mengurus berbagai persoalan di Jakarta.

Wamena, 10 Februari 2024 - Aksi protes yang berujung pada pemalangan kantor Gubernur Papua Pegunungan usai apel pagi, Senin (10/2), tak menyurutkan harapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat. Pemprov justru meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjalankan aktivitas pelayanan umum kepada masyarakat.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Wasuok D Siep, menyatakan bahwa aksi protes seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih santun dan terhormat. Ia menekankan pentingnya menjaga pelayanan publik yang menjadi fungsi utama kantor gubernur. "Kantor gubernur itu merupakan tempat pelayanan umum dan menjadi tempat pelayanan masyarakat sehingga tidak boleh dipalang atau tutup," tegas Wasuok.

Penjelasan Pemalangan Kantor Gubernur

Wasuok menjelaskan bahwa aksi pemalangan kantor gubernur dinilai tidak tepat dan seharusnya segera dibuka agar pelayanan masyarakat dapat berjalan normal. Ia menyarankan agar aksi protes dilakukan ketika para pejabat daerah, termasuk dirinya dan Gubernur, berada di tempat. "Kalau mau palang itu ketika kami sekda, gubernur, berada di tempat, barulah kalian melakukan aksi seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Wasuok menjelaskan alasan keberadaannya di Jakarta. Ia dan rombongan bukan sedang berlibur, melainkan tengah mengurus berbagai permasalahan penting yang dihadapi Papua Pegunungan. Beberapa permasalahan tersebut meliputi hasil tes Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Orang Asli Papua (OAP) yang dinilai di bawah standar, pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, dan beberapa urusan penting lainnya.

Upaya di Jakarta dan Harapan kepada ASN

Proses pengurusan berbagai permasalahan tersebut di Jakarta, menurut Wasuok, tidaklah mudah. "Kami menghadap Pak Menteri Dalam Negeri tidak segampang yang dipikirkan, bukan datang langsung ketemu tetapi harus daftar, menunggu giliran barulah bisa bertemu," jelasnya. Ia berharap ASN di Papua Pegunungan dapat bersabar menghadapi dinamika yang terjadi, termasuk pengurangan APBD 2025.

Wasuok juga menyampaikan harapannya agar setelah kembali dari Jakarta dan bertemu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, akan ada hasil yang dapat diumumkan kepada masyarakat Papua Pegunungan. Terkait pelantikan eselon III dan IV, ia meminta ASN untuk bersabar menunggu kedatangan pimpinan untuk penjelasan lebih lanjut.

Pemotongan DAU dan Upaya Pemprov

Terkait pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Wasuok menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berlaku di seluruh Indonesia. Namun, Pemprov Papua Pegunungan tengah berupaya di Jakarta agar APBD induk dapat ditambahkan, sehingga masalah seperti Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN 2025 tidak perlu dikurangi.

"Kami juga sedang berupaya di Jakarta supaya APBD induk bisa ditambahkan, sehingga masalah-masalah seperti TPP ASN 2025 tidak dikurangi," ujarnya. Pemprov berharap agar pelayanan publik tetap berjalan lancar dan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang optimal.