Bambang Brodjonegoro Harap BPI Danantara Agresif Gaet Investasi Asing
Penasihat Presiden Bambang Brodjonegoro mendorong BPI Danantara untuk lebih agresif menarik investasi asing guna mendanai proyek pembangunan di Indonesia, memanfaatkan potensi kerja sama B2B dengan swasta.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, berharap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mampu menarik investasi asing secara lebih agresif. Hal ini disampaikan Bambang di Jakarta, Selasa (05/02), untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional. Ia menekankan pentingnya BPI Danantara memanfaatkan leverage atau pinjaman dari investor untuk meningkatkan daya ungkit investasi dalam proyek-proyek di Indonesia.
Banyak investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia. Namun, mereka cenderung menghindari kerja sama langsung dengan pemerintah, lebih memilih kolaborasi business-to-business (B2B) dengan perusahaan swasta. Pengalaman Bambang saat menjabat Kepala Bappenas (2016-2019) memperkuat hal ini. Saat itu, ia berupaya menjalin kerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun di Australia untuk proyek jalan tol di Indonesia.
Dana pensiun di Australia, yang termasuk terbesar di dunia, banyak berinvestasi di infrastruktur global, termasuk Meksiko. Namun, respon yang diterima Bambang cukup mengejutkan. “Saya langsung bilang, ‘Bagaimana kalau Anda kami pertemukan dengan BUMN kami?’ Langsung jawabannya, ‘Tolong jangan BUMN’, katanya mereka tidak mau urusan sama BUMN karena mereka tuh tidak mau urusan kebawa-bawa ke negara, jadi mereka inginnya berurusan dengan swasta,” ungkap Bambang, menceritakan pengalamannya.
Melihat kendala tersebut, Bambang berharap BPI Danantara dapat menjadi jembatan bagi investor asing, mencontoh kesuksesan Indonesia Investment Authority (INA). INA telah berhasil menggandeng dana pensiun dari Kanada dan Belanda untuk investasi di beberapa ruas jalan tol. Strategi serupa, menurut Bambang, perlu dipertimbangkan BPI Danantara.
Di sisi lain, Menteri BUMN Erick Thohir mengumumkan persetujuan pembentukan BPI Danantara melalui Perubahan Ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BPI Danantara akan mengelola BUMN, baik operasional maupun optimalisasi dividen, guna mendukung tugas pemerintah.
Dengan membawahi INA dan tujuh BUMN, BPI Danantara mengelola aset sekitar Rp9.480 triliun. Hal ini menjadikan BPI Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia, sebuah potensi besar untuk menarik investasi asing yang lebih besar lagi.
Keberadaan BPI Danantara diharapkan mampu mengatasi tantangan investasi asing di Indonesia dan mendorong masuknya modal asing untuk pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis lainnya. Strategi kolaborasi B2B dengan swasta dan kerja sama dengan lembaga investasi global menjadi kunci keberhasilannya.
