Bamsoet Desak Pemerintah Prioritaskan Perumahan Rakyat

Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong pemerintah untuk fokus pada program perumahan rakyat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia yang masih menghadapi kekurangan dan ketidaklayakan tempat tinggal.

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendesak pemerintah untuk memprioritaskan program perumahan rakyat. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta, Senin (2/3).

Indonesia sedang menghadapi krisis perumahan. Data menunjukkan sekitar 10 juta kepala keluarga (KK) belum memiliki rumah, dan 27 juta KK lagi tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH). Totalnya, 37 juta KK menghadapi masalah serius terkait tempat tinggal.

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar," tegas Bamsoet. Ia menekankan bahwa rumah bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga fondasi stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi perumahan yang buruk berdampak besar pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi masyarakat.

Bamsoet melihat krisis perumahan sebagai penghambat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Ia mendorong percepatan implementasi program pembangunan dan renovasi rumah sebagai bagian integral dari pembangunan infrastruktur secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur terintegrasi dinilai sebagai solusi kunci. Infrastruktur yang baik, termasuk jalan, transportasi umum, air bersih, dan sanitasi, sangat penting untuk pengembangan permukiman layak huni. Selain itu, investasi infrastruktur membuka peluang kerja, meningkatkan kemampuan warga untuk memiliki rumah.

Program "tiga juta rumah" yang dicanangkan pemerintahan sebelumnya dinilai sebagai langkah positif. Program ini bertujuan membangun rumah layak huni dengan harga terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Meningkatkan kepemilikan rumah diharapkan dapat mendorong stabilitas sosial dan ekonomi.

Dengan proyeksi penduduk Indonesia mencapai 319 juta jiwa pada 2045 (BPS), kebutuhan perumahan akan terus meningkat. Jika masalah ini diabaikan, Indonesia berisiko menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar. Rumah tidak layak huni berkorelasi dengan rendahnya kualitas hidup dan peningkatan risiko kesehatan, menghambat perkembangan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, Bamsoet menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Integrasi proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan, mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat.