Bangka Barat Maksimalkan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendorong desa memanfaatkan dana desa maksimal untuk ketahanan pangan, menargetkan swasembada pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui program-program pertanian dan peternakan.

Pemkab Bangka Barat gencar mendorong pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan. Inisiatif ini diluncurkan di Mentok, Bangka Belitung, pada Kamis, 30 Januari 2025. Pemerintah daerah setempat berupaya agar setiap desa bisa maksimalkan alokasi dana untuk mewujudkan swasembada pangan di tingkat lokal.
Mengapa fokus pada ketahanan pangan? Heru Warsito, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat, menjelaskan bahwa program ketahanan pangan nasional perlu di dukung penuh dari tingkat desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan tersebut memberikan petunjuk operasional terkait fokus penggunaan dana desa tahun 2025, salah satunya adalah dukungan program ketahanan pangan.
Bagaimana dana desa akan digunakan? Minimal 20 persen dana desa wajib dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Alokasi ini bertujuan meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan di tingkat desa. Program ini juga diharapkan menciptakan swasembada pangan secara inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Apa saja yang bisa dikembangkan? Berbagai komoditas pertanian dan peternakan bisa dikembangkan, antara lain jagung, padi, cabai, tomat, ubi, buah-buahan, sayur-sayuran, ikan, ayam petelur, sapi, dan kambing. Pemilihan komoditas disesuaikan dengan potensi dan produk unggulan masing-masing desa.
Bagaimana implementasinya? Pemkab Bangka Barat telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala desa untuk memastikan implementasi efektif penggunaan dana desa. Rapat tersebut melibatkan perangkat daerah terkait, Pemerintah Desa, BPD, dan BUM Desa. Tujuannya adalah untuk memastikan dukungan penuh terhadap program ketahanan pangan di setiap desa.
Apa dampak yang diharapkan? Pemkab Bangka Barat berharap program ini tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan akan tercipta lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat desa.
Kesimpulannya, inisiatif Pemkab Bangka Barat untuk memaksimalkan dana desa bagi ketahanan pangan merupakan langkah strategis. Dengan perencanaan dan implementasi yang tepat, program ini berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai swasembada pangan di tingkat desa. Partisipasi aktif seluruh pihak, dari pemerintah desa hingga masyarakat, sangat penting untuk keberhasilan program ini.