Dana Desa untuk Ketahanan Pangan: Minimal 20 Persen untuk Swasembada Pangan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendorong alokasi minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan guna mendukung swasembada pangan dan pemberdayaan ekonomi desa, sesuai Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025.

Sungailiat, 11 Februari 2024 - Kepala Dinas Sosial dan Pemerintah Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Budi Utama, baru-baru ini mengumumkan kebijakan penting terkait penggunaan dana desa. Minimal 20 persen dana desa, khususnya yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), diprioritaskan untuk program ketahanan pangan. Penggunaan dana desa ini diharapkan dapat mendorong swasembada pangan di tingkat desa dan memberdayakan pelaku usaha lokal.

Pentingnya Alokasi Dana Desa untuk Ketahanan Pangan

Kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendesa) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan. Budi Utama menekankan pentingnya program ini untuk menggerakkan sektor ekonomi di desa. Program ini akan mendukung pemberdayaan berbagai pelaku usaha di sektor pangan, termasuk petani, peternak, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha lainnya.

Dengan mengalokasikan dana desa untuk ketahanan pangan, diharapkan potensi ekonomi desa dapat dioptimalkan. Tidak hanya sekadar meningkatkan produksi pangan, namun juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan.

Dukungan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam keberhasilan program ini. Budi Utama menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan memberikan dukungan berupa fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan. Dukungan ini mencakup bimbingan teknis dan penyuluhan bagi para pelaku usaha di sektor pangan. Dengan adanya pendampingan yang memadai, diharapkan program ketahanan pangan di desa dapat berjalan efektif dan efisien.

Pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat desa tentang pengelolaan dana desa yang efektif dan transparan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana dan memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Definisi Ketahanan Pangan

Budi Utama juga menjelaskan definisi ketahanan pangan yang komprehensif. Ketahanan pangan bukan hanya sekadar ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketahanan pangan berarti semua orang memiliki akses yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau terhadap pangan yang dibutuhkan untuk hidup sehat dan aktif. Aspek ekonomi meliputi kemampuan masyarakat untuk membeli pangan, sementara aspek sosial berkaitan dengan distribusi pangan yang merata. Aspek lingkungan menyangkut keberlanjutan produksi pangan tanpa merusak lingkungan.

Tujuan Utama Program Ketahanan Pangan

Tujuan utama program ketahanan pangan adalah untuk memastikan akses berkelanjutan masyarakat terhadap pangan berkualitas. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan lokal, diversifikasi pangan, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan demikian, ketahanan pangan akan terwujud dan masyarakat terbebas dari ancaman kelaparan dan kekurangan gizi.

Melalui program ini, diharapkan desa-desa di Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Partisipasi aktif masyarakat desa sangat penting untuk keberhasilan program ini. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan program ketahanan pangan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Kesimpulan

Alokasi minimal 20 persen dana desa untuk program ketahanan pangan merupakan langkah strategis dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kepulauan Bangka Belitung. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, beserta partisipasi aktif masyarakat, menjadi kunci keberhasilan program ini. Semoga program ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan.