Bangka Tengah Wajibkan IUP untuk Petani Sawit Lahan 25 Hektare ke Atas
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mewajibkan petani sawit dengan lahan 25 hektare atau lebih untuk memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) guna memastikan pengelolaan perkebunan yang baik dan berkelanjutan, sesuai Permentan Nomor 21/2017.
Petani sawit di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, kini diwajibkan mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) jika mengelola lahan seluas 25 hektare atau lebih. Kebijakan ini diumumkan pada Rabu, 29 Januari 2024, oleh Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, di Koba. Langkah ini bertujuan untuk menata pengelolaan perkebunan sawit agar lebih baik dan berkelanjutan.
Menurut Bupati Algafry, kewajiban ini memberikan banyak keuntungan bagi petani. Tidak hanya memastikan legalitas usaha, IUP juga membuka akses petani terhadap program bantuan dan pendanaan pemerintah. Ia berharap para petani aktif mengurus perizinan ini.
Dasar hukum kewajiban ini adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017. Peraturan ini merupakan revisi kedua dari Permentan Nomor 98/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan diundangkan pada 7 Juni 2017. Perubahan ini, menurut Bupati, dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan keterbatasan lahan untuk perkebunan.
Permentan tersebut secara detail mengatur pedoman perizinan usaha perkebunan, termasuk persyaratan dan prosedurnya. Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban IUP bagi pelaku usaha perkebunan dengan lahan 25 hektare ke atas. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses perizinan yang lebih efisien dan efektif, sekaligus mendukung pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan dan taat hukum.
Bupati Algafry menekankan bahwa kepemilikan IUP merupakan bentuk dukungan nyata terhadap tata kelola dan keberlanjutan perkebunan sawit. Ia juga menginstruksikan para camat, lurah, dan kepala desa untuk mensosialisasikan aturan ini secara menyeluruh kepada para petani.
Sosialisasi yang masif diharapkan dapat mendorong para petani untuk segera mengurus IUP. Dengan begitu, pengelolaan perkebunan sawit di Bangka Tengah dapat berjalan lebih tertib dan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan informasi yang dibutuhkan para petani dalam proses pengurusan IUP. Harapannya, kebijakan ini dapat dijalankan dengan lancar dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak terkait, demi kemajuan sektor perkebunan sawit di daerah tersebut.