Banjir Bekasi: Pemerintah Audit Infrastruktur, Soroti Pengelolaan Sampah
Banjir besar di Bekasi mendorong pemerintah melakukan audit infrastruktur dan menekankan pentingnya pengelolaan sampah serta kesadaran masyarakat.
Banjir yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat, pada awal Maret 2025 telah mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur kota tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan bahwa audit ini bertujuan untuk menyelidiki apakah pemanfaatan lahan di Bekasi telah sesuai dengan peruntukannya. Audit ini merupakan respons langsung terhadap dampak buruk banjir yang telah merendam tujuh kecamatan dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi warga Bekasi.
"Kami diskusikan dengan Pak Menko Infrastruktur untuk melakukan audit terhadap infrastruktur yang terkait," kata Pratikno dalam keterangan pers di Jakarta. Selain audit infrastruktur, pemerintah juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penanganan sampah yang kurang efektif dinilai sebagai salah satu faktor yang memperparah dampak banjir.
Bencana banjir ini terjadi akibat curah hujan ekstrem yang berlangsung sejak Senin, 3 Maret 2025. Hujan deras tersebut menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum. Kondisi ini menyebabkan evakuasi warga dan penyaluran bantuan menjadi prioritas utama pemerintah. Sampai tanggal 4 Maret 2025, air banjir di beberapa lokasi belum surut dan sejumlah wilayah mengalami pemadaman listrik.
Audit Infrastruktur dan Pengelolaan Sampah
Audit infrastruktur yang akan dilakukan pemerintah akan fokus pada pemanfaatan lahan. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah pembangunan dan pengembangan wilayah di Bekasi telah mengikuti aturan tata ruang dan memperhatikan aspek mitigasi bencana. Hasil audit ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebab banjir dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Selain audit infrastruktur, pemerintah juga menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat terkait pengelolaan sampah. "Juga tentu saja hal-hal yang dalam keseharian penanganan sampah," ujar Pratikno. Pemerintah menyadari bahwa kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya sangat penting untuk mengurangi risiko banjir. Program edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah akan menjadi bagian penting dari upaya penanggulangan banjir di Bekasi.
Pemerintah juga tengah fokus pada evakuasi warga terdampak dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Bantuan berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya telah disalurkan baik di lokasi pengungsian maupun di luar pengungsian. "Evakuasi ini penting untuk tanggap darurat dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, baik di pengungsian maupun di luar pengungsian," jelas Pratikno.
Kecamatan Terdampak Banjir Bekasi
Tujuh kecamatan di Kota Bekasi terdampak banjir, yaitu Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Rawalumbu. Data dari Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menunjukkan bahwa banjir tersebut telah menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan di berbagai wilayah.
Kondisi di lapangan pada 4 Maret 2025 menunjukkan bahwa air banjir belum surut sepenuhnya. Di beberapa lokasi, pemadaman listrik juga terjadi, menambah kesulitan bagi warga yang terdampak. Pihak berwenang masih terus melakukan evakuasi warga dan melakukan pendataan terhadap korban serta fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
Pemerintah berkomitmen untuk mengatasi masalah banjir di Bekasi secara komprehensif. Audit infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait pengelolaan sampah diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya pencegahan banjir di masa mendatang. Selain itu, pemerintah juga akan terus meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana dan memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak.
Langkah-langkah yang diambil pemerintah ini menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah banjir di Kota Bekasi dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan warganya. Ke depan, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait sangat penting untuk menciptakan solusi jangka panjang dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah banjir di wilayah tersebut.
