Mitigasi Bencana: Menteri LH Tekankan Peran Pengelolaan Lingkungan

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan, khususnya Daerah Aliran Sungai (DAS) dan pengelolaan sampah, untuk mengurangi risiko bencana banjir di Indonesia, seperti yang terjadi baru-baru ini di Bekasi.

Banjir yang melanda Kota Bekasi awal Maret 2025 menjadi sorotan penting terkait pengelolaan lingkungan di Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa pengelolaan lingkungan yang buruk merupakan salah satu faktor penyebab bencana tersebut. Kunjungannya ke lokasi terdampak banjir dan TPA Bantargebang menggarisbawahi urgensi peningkatan kebijakan lingkungan untuk mitigasi bencana dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hanif usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerja ke Perumahan Villa Jatirasa, Bekasi, dan TPA Bantargebang pada Rabu, 19 Maret 2025. Beliau mengamati langsung dampak buruk dari pengelolaan DAS yang lemah dan penumpukan sampah yang signifikan di TPA Bantargebang. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya integrasi pengelolaan lingkungan dalam upaya pencegahan bencana.

Menurut Menteri Hanif, banjir Bekasi diakibatkan oleh kombinasi curah hujan tinggi, luapan sungai, alih fungsi lahan, dan berkurangnya zona resapan air. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam penanggulangan bencana serupa di masa mendatang. Beliau juga menyoroti permasalahan sampah di TPA Bantargebang yang telah mencapai lebih dari 40 meter, mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Penguatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan perlunya penguatan pengelolaan DAS dengan pendekatan berbasis ekosistem. Rehabilitasi kawasan hulu sungai dan penegakan aturan terhadap alih fungsi lahan menjadi prioritas utama. Langkah-langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Kami melihat bahwa pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) harus diperkuat dengan pendekatan berbasis ekosistem. Langkah-langkah seperti rehabilitasi kawasan hulu dan penegakan aturan terhadap alih fungsi lahan terus diprioritaskan," ujar Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

Pendekatan berbasis ekosistem ini diharapkan dapat mengembalikan fungsi alami DAS, sehingga mampu menampung dan mengalirkan air hujan secara efektif. Dengan demikian, risiko banjir dapat diminimalisir.

Selain itu, penegakan aturan terhadap alih fungsi lahan yang tidak terkendali juga sangat penting untuk mencegah berkurangnya zona resapan air dan meningkatkan kapasitas DAS dalam menampung air.

Revolusi Pengelolaan Sampah di Indonesia

Menteri Hanif juga menyoroti masalah pengelolaan sampah di TPA Bantargebang yang kapasitasnya telah melebihi batas. Dengan luas 117 hektare dan menerima sekitar 7.700 ton sampah per hari, TPA Bantargebang menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah.

Beliau menekankan bahwa permasalahan sampah bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah perilaku dan kebijakan yang perlu ditata ulang. Implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah menjadi solusi yang diusulkan, termasuk percepatan teknologi pengolahan sampah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Refuse-Derived Fuel (RDF).

"Permasalahan sampah bukan hanya isu teknis, tetapi juga perilaku dan kebijakan yang harus ditata ulang. Kami mendorong implementasi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, termasuk mempercepat teknologi pengolahan sampah seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan Refuse-Derived Fuel (RDF)," katanya.

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat revisi regulasi terkait pengelolaan sampah guna memperkuat integrasi pengelolaan dari hulu ke hilir. Penyederhanaan prosedur dan mekanisme insentif pendanaan, termasuk skema pembelian listrik oleh PLN dari hasil pengolahan sampah, menjadi langkah strategis dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Mitigasi Bencana

Indonesia, sebagai negara yang rawan bencana, membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk perlindungan lingkungan dan mitigasi bencana. Menteri Hanif mengajak pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan upaya mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan bencana lingkungan di masa depan.

Upaya pemerintah dalam merevisi regulasi dan mendorong inovasi teknologi pengolahan sampah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan aman. Namun, kesuksesan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak.