Audit Infrastruktur di Bekasi Pasca Banjir, Pemerintah Periksa Tata Guna Lahan
Pemerintah akan melakukan audit infrastruktur di Bekasi pascabanjir untuk memeriksa kesesuaian tata guna lahan dan meningkatkan pengelolaan sampah, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Banjir yang melanda Kota Bekasi, Jawa Barat, sejak 3 Maret 2025, telah mengakibatkan pemerintah melakukan berbagai upaya penanggulangan bencana dan pemulihan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengumumkan akan dilakukan audit infrastruktur di wilayah tersebut. Audit ini dilakukan sebagai respons atas bencana banjir yang telah merendam tujuh kecamatan di Bekasi dan mengakibatkan kerugian yang signifikan.
Menurut keterangan Menko PMK Pratikno pada hari Rabu, audit infrastruktur ini bertujuan untuk memeriksa kesesuaian tata guna lahan dengan peruntukannya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelidiki penyebab banjir dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain audit infrastruktur, pemerintah juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang baik. "Juga, tentu saja, pengelolaan sampah harian," ujar Menko PMK.
Upaya evakuasi dan pendistribusian kebutuhan dasar bagi warga terdampak terus dilakukan oleh pemerintah. Evakuasi ini penting untuk respons darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian. Data dari Tim Tanggap Darurat Pusat Pengembangan Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi menunjukkan tujuh kecamatan yang terdampak, yaitu Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Rawalumbu.
Audit Infrastruktur: Mencari Penyebab Banjir Bekasi
Audit infrastruktur yang akan dilakukan pemerintah di Bekasi diharapkan dapat mengungkap penyebab utama banjir. Pemeriksaan akan fokus pada kesesuaian tata guna lahan, apakah pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dan apakah ada faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap meluapnya sungai dan genangan air di pemukiman warga. Hasil audit ini akan menjadi dasar bagi langkah-langkah pencegahan banjir di masa mendatang.
Selain audit infrastruktur, pemerintah juga akan mengevaluasi sistem drainase dan pengelolaan air di Kota Bekasi. Sistem drainase yang buruk dapat memperparah dampak banjir, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas untuk mengantisipasi curah hujan tinggi. Hal ini juga akan mencakup evaluasi terhadap sistem peringatan dini banjir agar masyarakat dapat lebih siap menghadapi potensi bencana.
Pemerintah juga menyadari pentingnya peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan sangat krusial untuk mencegah terjadinya banjir. Kampanye edukasi dan sosialisasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Tanggap Darurat dan Kebutuhan Warga Terdampak
Pemerintah terus berupaya memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir di Bekasi. Evakuasi warga ke tempat pengungsian dilakukan secara bertahap, dengan prioritas diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Di tempat pengungsian, pemerintah menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian, selimut, dan obat-obatan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menginstruksikan pihak terkait untuk memprioritaskan layanan makanan dan kesehatan bagi para korban, terutama selama bulan Ramadan. Hal ini mengingat kondisi para pengungsi yang berpuasa di bulan Ramadan. "Bencana ini bertepatan dengan bulan Ramadan di mana umat muslim sedang berpuasa. Oleh karena itu, kebutuhan layanan makanan dan kesehatan para pengungsi harus benar-benar diperhatikan," tegasnya saat mengunjungi titik evakuasi terbesar di Kantor Logistik dan Peralatan BNPB Kota Bekasi.
Kondisi di lapangan pada 4 Maret 2025 menunjukkan bahwa banjir belum surut dan beberapa wilayah mengalami pemadaman listrik. Pihak berwenang terus melakukan evakuasi warga dan mencatat data korban serta fasilitas umum yang terdampak. Pemulihan pascabanjir akan membutuhkan waktu dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan bantuan kepada warga terdampak banjir di Bekasi hingga kondisi kembali normal. Audit infrastruktur dan peningkatan kesadaran masyarakat diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan.
