Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemkot Palembang Gandeng DJP Sumsel Babel Bentuk Juru Sita demi Tingkatkan PAD
Pemkot Palembang Gandeng DJP Sumsel Babel Bentuk Juru Sita demi Tingkatkan PAD

Pemerintah Kota Palembang berkolaborasi dengan DJP Sumsel Babel membentuk juru sita untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menindak wajib pajak yang menunggak.

Bapenda Manokwari dan KPP Pratama Manokwari Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kinerja dan PAD
Bapenda Manokwari dan KPP Pratama Manokwari Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kinerja dan PAD

Bapenda Manokwari dan KPP Pratama Manokwari menjalin kerja sama untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan SDM dan pertukaran data, demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkab Manokwari Upayakan Retribusi IMTA: Koordinasi dengan Kemnaker Dimulai
Pemkab Manokwari Upayakan Retribusi IMTA: Koordinasi dengan Kemnaker Dimulai

Pemerintah Kabupaten Manokwari tengah berupaya mendapatkan izin dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menerapkan retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BKD Mukomuko Kejar Target PAD 2025: Strategi 'Jemput Bola' dan Tindak Tegas Wajib Pajak Nakal
BKD Mukomuko Kejar Target PAD 2025: Strategi 'Jemput Bola' dan Tindak Tegas Wajib Pajak Nakal

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, gencar mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 hingga 100 persen melalui strategi 'jemput bola' dan penegakan hukum terhadap wajib pajak nakal.

DPRK dan Pemkab Manokwari Jalin Sinergi Tingkatkan PAD
DPRK dan Pemkab Manokwari Jalin Sinergi Tingkatkan PAD

DPRK dan Pemkab Manokwari berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui berbagai strategi dan inovasi, menargetkan Rp153 miliar pada tahun 2025.

Pemkab Banyuwangi Optimalkan Penerimaan Pajak, Kerja Sama dengan Kemenkeu
Pemkab Banyuwangi Optimalkan Penerimaan Pajak, Kerja Sama dengan Kemenkeu

Pemkab Banyuwangi bekerja sama dengan Kemenkeu untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pertukaran data dan peningkatan kapasitas SDM.

Manokwari Perbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Digital, Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Manokwari Perbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Digital, Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemkab Manokwari terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan digital untuk transparansi dan akuntabilitas, termasuk optimalisasi PAD dan pengawasan anggaran.

Pemkab Jayawijaya dan Ditjen Pajak Perkuat Kerja Sama Optimalkan Pungutan Pajak
Pemkab Jayawijaya dan Ditjen Pajak Perkuat Kerja Sama Optimalkan Pungutan Pajak

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Ditjen Pajak meningkatkan kerja sama untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dan pusat, khususnya dalam pengawasan objek pajak seperti perhotelan dan restoran.

Pemkab Biak Gandeng Kejari dan BPN/ATR Dongkrak PAD 2025
Pemkab Biak Gandeng Kejari dan BPN/ATR Dongkrak PAD 2025

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor berkolaborasi dengan Kejari dan BPN/ATR untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025, menargetkan Rp44 miliar.

BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan
BPK RI Periksa Laporan Keuangan Papua Barat Daya: Jaga Kualitas Tata Kelola Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan interim laporan keuangan Provinsi Papua Barat Daya untuk memastikan kualitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, termasuk menindaklanjuti temuan pemeriksaan sebelumnya.

Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan
Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan

Pemkot Palangka Raya berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Kalteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyelesaian isu aset dan mempertahankan opini WTP.

Pemkot Bengkulu Optimalkan Data NIB untuk Tingkatkan Pendapatan Pajak
Pemkot Bengkulu Optimalkan Data NIB untuk Tingkatkan Pendapatan Pajak

Pemerintah Kota Bengkulu memanfaatkan data Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan pajak daerah, memastikan setiap usaha baru terdaftar sebagai wajib pajak.