Bapenda Manokwari Optimalkan Pungutan Pajak dengan Tim Pemeriksa Baru
Bapenda Manokwari membentuk tim pemeriksa pajak daerah (PPD) untuk mengoptimalkan pungutan pajak dan mengurangi kebocoran pendapatan daerah, ditunjang pelatihan dan sertifikasi dari Kemendagri.

Manokwari, Papua Barat - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Manokwari kini punya senjata baru dalam meningkatkan pendapatan daerah: tim pemeriksa pajak daerah (PPD). Tiga petugas PPD telah dibentuk pada awal tahun 2024 dan telah mendapatkan pelatihan serta sertifikasi dari Kementerian Dalam Negeri. Langkah ini diyakini akan signifikan meningkatkan efektivitas pungutan pajak di daerah.
Kepala Bapenda Manokwari, Sius N Yenu, menjelaskan bahwa kehadiran tim PPD ini sangat krusial. Petugas PPD akan memeriksa langsung laporan wajib pajak, khususnya badan usaha, untuk memastikan keakuratan data dan kesesuaiannya dengan kondisi riil perusahaan. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kebocoran pajak yang selama ini menjadi kendala.
"Dengan adanya petugas pemeriksa, pungutan pajak dari Bapenda akan lebih optimal karena dapat mengurangi tingkat kebocoran dari pelaporan wajib pajak," ujar Sius.
Sebelumnya, Bapenda Manokwari terkendala dalam melakukan pemeriksaan laporan wajib pajak badan usaha karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Namun, dengan adanya tim PPD yang telah tersertifikasi, kendala tersebut kini telah teratasi.
Bapenda Manokwari berencana untuk berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat agar tim PPD dapat segera menjalankan tugasnya. Pemeriksaan wajib pajak badan usaha diharapkan dapat dimulai pada tahun 2024.
Untuk memastikan efektivitas dan transparansi, tim PPD akan berkolaborasi dengan Tim Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah (TPPD). TPPD sendiri beranggotakan perwakilan dari Bapenda, Inspektorat Manokwari, dan BPK Provinsi Papua Barat. Kolaborasi lintas sektor ini bertujuan untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan dengan optimal dan terbebas dari potensi konflik kepentingan.
Sekretaris Bapenda Manokwari, Umrah Nur, menjelaskan bahwa anggota tim PPD nantinya akan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Sekretaris Daerah (Sekda) Manokwari mengingat tugas ini melibatkan beberapa sektor. Tim TPPD inilah yang akan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan pajak di berbagai perusahaan di wilayah Manokwari.
Dengan adanya tim PPD yang handal dan terintegrasi dalam TPPD, diharapkan pendapatan pajak daerah Kabupaten Manokwari dapat meningkat secara signifikan dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Bapenda Manokwari dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.