Pemkab Manokwari dan Kejari Manokwari Jalin Kerja Sama Pemulihan Aset Daerah

Pemkab Manokwari berkolaborasi dengan Kejari Manokwari untuk melakukan pemulihan aset daerah yang dikuasai pihak lain, termasuk mantan pejabat, guna mewujudkan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat, resmi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari. Kolaborasi ini bertujuan utama untuk menertibkan aset-aset daerah yang hingga kini masih dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, termasuk mantan pejabat. Kerja sama ini diumumkan pada Kamis, 30 Januari 2024 di Manokwari.

Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengungkapkan kekhawatirannya atas aset daerah yang belum kembali ke Pemkab. Ia menyatakan bahwa keberadaan aset daerah seperti kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak menimbulkan kerugian bagi pengelolaan pemerintahan daerah. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan pengelolaan aset daerah dapat menjadi lebih efisien dan efektif.

Kerja sama ini dilandasi oleh hubungan baik yang telah terjalin antara Pemkab Manokwari dan Kejari Manokwari. Keberhasilan Kejari Manokwari dalam membantu Pemkab Manokwari menagih tunggakan pajak senilai Rp10,6 miliar dari PT SDIC Papua Cement Indonesia pada akhir Desember 2024 menjadi bukti nyata sinergi yang positif. Tunggakan pajak tersebut terkait Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sejak tahun 2019 hingga 2024.

Pemkab Manokwari memberikan apresiasi yang tinggi atas peran Kejari dalam penagihan pajak tersebut. Keberhasilan ini mendorong Pemkab Manokwari untuk memperluas kerja sama dengan Kejari, tak hanya sebatas penagihan pajak, tetapi juga dalam hal pendampingan berbagai proyek strategis daerah dan nasional. Pendampingan ini diharapkan dapat menjamin kualitas proyek serta mencegah kerugian keuangan negara.

Kepala Kejari Manokwari, Teguh Suhendro, menyatakan telah menerima surat kuasa dari Pemkab Manokwari untuk proses pemulihan aset daerah. Ia menegaskan bahwa Kejari menyambut baik kerja sama ini dan siap menjalankan tugas pemulihan aset sesuai dengan surat kuasa yang diberikan. Pengalaman kerja sama sebelumnya dengan Pemda lain, khususnya Pemkab Manokwari Selatan, telah menunjukkan hasil yang positif.

Kerja sama dengan Pemkab Manokwari Selatan sebelumnya telah berhasil mengembalikan 25 kendaraan dinas yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk mantan pejabat yang telah pensiun. Sukses ini menjadi modal berharga dalam upaya pemulihan aset di Kabupaten Manokwari. Hal ini menunjukkan potensi besar dari kolaborasi antara Kejari dan Pemda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Dengan adanya kerjasama yang kuat antara Pemkab Manokwari dan Kejari Manokwari, diharapkan pengelolaan aset daerah akan semakin transparan dan akuntabel. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.