Bappenas Usul Bentuk Komite Bersama dengan Inggris untuk Optimalkan Kerja Sama Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pembentukan Joint Committee dengan UK FCDO untuk memastikan efektivitas kerja sama proyek pembangunan dan keuangan antara Indonesia dan Inggris.

Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard, mengusulkan pembentukan sebuah Joint Committee bersama UK Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). Usulan ini disampaikan saat menerima kunjungan Delegasi British Group Inter-Parliamentary Union (BGIPU) di Jakarta pada Senin. Pembentukan komite bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja sama proyek pembangunan dan keuangan antara Indonesia dan Inggris, serta menjamin keberlanjutannya.
Usulan tersebut merupakan bagian dari implementasi Memorandum of Understanding (MoU) on Development Cooperation yang ditandatangani pada September 2024. Menurut Wamen PPN/Bappenas, pembentukan Joint Committee akan memastikan efektivitas koordinasi dan keberlanjutan proyek-proyek yang sudah berjalan. Kerja sama ini mencakup berbagai sektor penting bagi pembangunan nasional Indonesia.
Kerja sama Indonesia-Inggris telah berjalan luas dan strategis, meliputi berbagai bidang. Beberapa proyek utama yang didanai oleh UK FCDO mendukung prioritas pembangunan nasional, seperti transisi ekonomi hijau, energi terbarukan, infrastruktur kesehatan digital, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Selain itu, melalui MoU on Financial Cooperation, UK Export Finance memfasilitasi pembiayaan proyek infrastruktur, teknologi, energi terbarukan, dan transformasi digital.
Kerja Sama yang Berjalan dan Rencana Ke Depan
Saat ini, beberapa proyek kerja sama antara Indonesia dan Inggris tengah berjalan. Proyek-proyek tersebut antara lain peningkatan keamanan maritim, pengembangan konektivitas digital melalui proyek satelit nasional, pembangunan pusat data untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan modernisasi fasilitas kesehatan. Ke depannya, kerja sama akan diperluas ke bidang ketahanan iklim dan transisi hijau melalui proyek rendah karbon, pembiayaan hijau, dan ekonomi sirkular dalam skema Just Energy Transition Partnership.
Indonesia juga akan memperkuat kerja sama dalam transformasi digital dan pengembangan smart cities, termasuk tata kelola kecerdasan buatan, keamanan siber, dan teknologi keuangan. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi prioritas, dengan perluasan program beasiswa, pelatihan vokasi, dan riset berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics).
Di sektor pertahanan dan keamanan, kedua negara meningkatkan kerja sama dalam keamanan maritim, keamanan siber, dan optimalisasi investasi Inggris di industri pertahanan. Dalam bidang perdagangan dan investasi, Indonesia mendorong keterlibatan sektor swasta Inggris dalam membiayai proyek infrastruktur dan industri, serta menyelaraskan kebijakan untuk meningkatkan akses pasar kedua negara.
Apresiasi dan Harapan untuk Masa Depan
Indonesia mengapresiasi kontribusi BGIPU dalam memfasilitasi dialog kebijakan, memperkuat pertukaran antar-parlemen, dan mendorong diskusi tingkat tinggi terkait tantangan global. Indonesia berharap BGIPU terus mendukung penguatan kerja sama parlemen, mengadakan pertemuan berkala, dan memperkuat kolaborasi dalam isu strategis. Diharapkan, kerja sama ini dapat memperkuat sinergi antara Pemerintah Indonesia dan Inggris dalam menghadapi tantangan pembangunan global dan mempercepat pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Wakil Kepala Bappenas menyatakan harapannya agar hubungan Indonesia dan Inggris dapat terus dipererat melalui kerja sama konkret yang bermanfaat bagi kedua negara. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan melalui ketahanan pangan, hilirisasi industri, pariwisata, dan investasi asing, dengan dukungan pembangunan infrastruktur dan program sosial. Fokus utama lainnya adalah pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Dengan pembentukan Joint Committee, diharapkan kerja sama Indonesia-Inggris akan semakin efektif dan berkelanjutan, berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Kerja sama ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.