Bawaslu Riau Imbau Masyarakat Riau Jaga Kondusifitas Menanti Putusan MK
Bawaslu Riau mengajak masyarakat Riau untuk menunggu dengan tenang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKD) di tujuh kabupaten/kota, dan tetap menjaga kondusifitas daerah.
Pekanbaru, 18 Februari 2025 - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Alnofrizal, mengimbau seluruh masyarakat Riau untuk tetap tenang dan sabar dalam menantikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025 mendatang. Putusan tersebut terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKD) di tujuh kabupaten/kota di Riau. Alnofrizal menekankan pentingnya menjaga situasi tetap kondusif selama masa penantian ini.
Menanti Putusan MK dengan Bijak
"Kami yakin majelis hakim akan memberikan putusan yang adil terkait PHPKD di tujuh kabupaten/kota ini," ujar Alnofrizal dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menerima apapun keputusan yang dihasilkan oleh MK.
Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang pemeriksaan perkara PHPKD di Kabupaten Siak pada Senin, 17 Februari 2025. Sidang dengan nomor perkara 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo. Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dan M Guntur Hamzah turut serta sebagai anggota majelis hakim.
Proses Pembuktian di MK
Sidang tersebut berfokus pada agenda pembuktian. Dalam persidangan, keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon, termohon, dan pihak terkait didengarkan. Bawaslu sendiri turut memberikan keterangan terkait hasil pencegahan, pengawasan, dan penanganan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah.
Pihak pemohon menghadirkan ahli Prof. Aswanto dan tiga orang saksi. Pihak termohon menghadirkan ahli I Gusti Puti Artha dan tiga saksi. Sementara pihak terkait menghadirkan ahli Nelson Simanjuntak dan Ilham Saputra, beserta dua orang saksi. Proses pembuktian ini menjadi bagian penting dalam menentukan putusan yang adil dan objektif.
Satu Kasus PHPKD yang Diterima MK
Alnofrizal menjelaskan bahwa dari tujuh kasus PHPKD yang diajukan, hanya satu kasus dari Kabupaten Siak yang diterima oleh MK untuk diperiksa. Enam kasus lainnya ditolak. Oleh karena itu, ia kembali menekankan pentingnya penerimaan hasil putusan MK dan menjaga kondusifitas daerah.
"Apapun keputusan hakim MK, diharapkan semua masyarakat Riau bisa menghormati proses demokrasi tersebut dan menyikapi dengan tenang," tegas Alnofrizal. Ia berharap masyarakat Riau dapat menahan diri dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum tentu kebenarannya.
Pentingnya Kesabaran dan Kedewasaan Berdemokrasi
Menjelang pengumuman putusan MK, Bawaslu Riau mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, sabar, dan bijak dalam menyikapi situasi. Sikap dewasa dan bertanggung jawab sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Riau. Masyarakat diharapkan aktif berperan serta dalam menciptakan suasana yang kondusif dan damai.
Proses demokrasi memang seringkali diwarnai dinamika dan perbedaan pendapat. Namun, penting bagi semua pihak untuk tetap mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang beradab dan mengedepankan hukum. Dengan kesabaran dan kedewasaan dalam berdemokrasi, diharapkan Riau dapat tetap aman dan kondusif pasca pengumuman putusan MK.
Bawaslu Riau akan terus memantau situasi dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan damai.
