Berkas Kasus Pungli Kabid SMK NTB Dikembalikan, Petunjuk Tambahan Diminta Jaksa
Kejari Mataram kembalikan berkas kasus pungli Ahmad Muslim, Kabid SMK NTB, ke penyidik Polresta Mataram dengan petunjuk tambahan; keterangan Kadisdikbud NTB dan ahli diminta dilengkapi.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram mengembalikan berkas perkara pungutan liar (pungli) terhadap Ahmad Muslim, Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB), ke penyidik Kepolisian. Pengembalian berkas pada 30 Januari 2024 ini disertai petunjuk tambahan dari jaksa peneliti.
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menjelaskan bahwa petunjuk tambahan tersebut meminta penyidik untuk melengkapi keterangan saksi. Salah satu saksi kunci yang keterangannya perlu dilengkapi adalah Kepala Disdikbud NTB, Aidy Furqan.
Pemanggilan ulang terhadap Aidy Furqan dijadwalkan pada Senin, 3 Februari 2024. Selain itu, jaksa peneliti juga meminta penyidik memeriksa kembali ahli terkait kasus ini untuk memperkuat berkas perkara.
Peran Kadisdikbud Dipertanyakan
Kuasa hukum Ahmad Muslim, Dr. Asmuni, sebelumnya mengklaim bahwa kliennya melakukan pungli karena mendapat perintah dari Aidy Furqan. Menurut Asmuni, Aidy Furqan memerintahkan Muslim untuk mencari dana Rp700 juta untuk pembayaran proyek pembangunan TK milik seorang aparat penegak hukum. Permintaan tersebut, kata Asmuni, dilatarbelakangi ancaman dari pihak pelaksana proyek yang akan membongkar dugaan kejahatan di Disdikbud NTB jika pembayaran tidak dilakukan.
Asmuni juga menyatakan bukti perintah tersebut tersimpan di telepon seluler Ahmad Muslim, yang saat ini menjadi barang bukti. Ia meminta penyidik untuk menyelidiki isi ponsel tersebut dan menetapkan Aidy Furqan sebagai tersangka.
Polisi Pastikan Telah Periksa Ponsel Tersangka
Menanggapi klaim tersebut, AKP Regi menegaskan bahwa penyidik Polresta Mataram telah memeriksa telepon seluler Ahmad Muslim. Namun, hingga saat ini, penyidik belum menemukan bukti perintah dari Aidy Furqan seperti yang diklaim oleh kuasa hukum tersangka.
Dengan adanya petunjuk tambahan dari Kejari Mataram, penyidik Polresta Mataram kini tengah berupaya untuk melengkapi berkas perkara agar dapat segera dilimpahkan kembali ke Kejaksaan untuk proses selanjutnya. Kasus ini terus menjadi sorotan publik dan perkembangannya ditunggu masyarakat NTB.
