BI Perkuat Stabilitas Makroekonomi dan Sistem Keuangan RI, Suntik Likuiditas Rp80 Triliun

Bank Indonesia (BI) meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) sebesar Rp80 triliun untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia (BI) menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Deputi Gubernur BI, Juda Agung, melalui keterangan resmi di Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2025. Langkah konkret yang diambil BI adalah peningkatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan makroprudensial yang diterapkan BI tetap diarahkan pro-growth dan longgar. Tujuannya adalah untuk mendorong intermediasi sesuai siklus keuangan. Penguatan KLM ini merupakan bagian penting dari strategi tersebut, sekaligus menunjukkan komitmen BI dalam mendukung program Asta Cita pemerintah.

Peningkatan signifikan pada KLM diumumkan BI. Mulai 1 April 2025, penguatan KLM yang sebelumnya 4 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) akan ditingkatkan menjadi 5 persen. Langkah ini berpotensi menyuntikkan likuiditas lebih dari Rp80 triliun ke dalam sistem keuangan, sehingga total likuiditas yang disalurkan mencapai Rp375 triliun. Dana ini ditujukan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan ke sektor riil, terutama sektor-sektor dengan daya ungkit tinggi dalam menciptakan lapangan kerja.

Kebijakan Makroprudensial BI dan Sinergi Antar Lembaga

BI menekankan sinergi kebijakan makroprudensialnya dengan kementerian/lembaga terkait. Fokus utama kolaborasi ini diarahkan pada dua sektor penting: perumahan dan pertanian, termasuk hilirisasi dan ketahanan pangan. Sinergi ini diharapkan mampu mengoptimalkan dampak kebijakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Buku Kajian Stabilitas Keuangan No. 44 (KSK 44), yang diluncurkan berbarengan dengan pengumuman kebijakan ini, merupakan bukti komitmen BI dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Buku ini mencatat bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada tahun 2024 tetap terjaga, mendukung kinerja ekonomi yang positif.

Stabilitas tersebut ditopang oleh beberapa faktor kunci. Tingkat inflasi berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, dan nilai tukar rupiah juga terjaga dengan baik, meskipun di tengah ketidakpastian ekonomi global yang meningkat. Pertumbuhan intermediasi perbankan juga turut berkontribusi positif, didukung oleh minat penyaluran kredit dan kapasitas pembiayaan yang memadai dari perbankan dan industri keuangan non-bank.

Peluncuran Buku KSK 44 dan Seminar Sektor Prioritas

Peluncuran buku KSK 44 diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan. Informasi yang disajikan dalam buku tersebut diharapkan dapat membantu dalam merumuskan langkah-langkah mitigasi risiko, membangun kepercayaan pelaku sektor keuangan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas BI sebagai otoritas makroprudensial.

Sebagai bagian dari rangkaian acara peluncuran buku KSK 44, BI menyelenggarakan seminar bertema "Peran Pembiayaan Sektor Prioritas Untuk Mendukung Terwujudnya Asta Cita". Seminar ini membahas berbagai topik penting, termasuk arah kebijakan makroprudensial yang selaras dengan program Asta Cita, strategi perbankan dalam mendorong intermediasi yang sehat, dan dukungan pembiayaan perbankan untuk sektor perumahan.

Seminar tersebut menghadirkan narasumber terkemuka, antara lain Asisten Gubernur BI Solikin M. Juhro, Direktur Consumer PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Hirwandi Gafar, dan Ketua Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota DPP Real Estate Indonesia Adri Istambul Lingga Gayo. Kehadiran para narasumber ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai isu-isu krusial yang dibahas.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, BI berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif untuk kesejahteraan masyarakat.