BPH Migas Dorong Digitalisasi BBM Subsidi untuk Kereta Api: Pastikan Tepat Sasaran
BPH Migas mendorong digitalisasi penggunaan BBM subsidi di sektor perkeretaapian untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan terkontrol, diawasi bersama PT Pertamina Patra Niaga dan PT KAI.
Jakarta, 26 April 2024 - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) gencar mendorong digitalisasi sistem penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada badan usaha transportasi perkeretaapian, khususnya PT Kereta Api Indonesia (KAI). Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.
Inisiatif ini diungkapkan oleh Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, saat mengunjungi Depo Lokomotif Sidotopo di Surabaya pada Rabu (23/4). Halim menekankan pentingnya sistem digitalisasi terintegrasi untuk mengawasi pendistribusian BBM subsidi, terutama solar, hingga ke ujung nozzle. "Dalam menyongsong asersi nozzle, yaitu pendistribusian BBM subsidi untuk PT KAI, harus melalui sistem digitalisasi. BPH Migas selalu mendorong kepada konsumen pengguna, terutama KAI, untuk menggunakan sistem yang terdigitalisasi dan terintegrasi nantinya," tegasnya.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya sinergi BPH Migas dan stakeholder terkait untuk memastikan BBM subsidi disalurkan secara tepat guna, tepat sasaran, dan tepat volume. BPH Migas berkomitmen untuk mengembangkan sistem digitalisasi terintegrasi bersama PT Pertamina Patra Niaga dan PT KAI guna memaksimalkan pemanfaatan BBM subsidi.
Digitalisasi: Solusi Monitoring dan Antisipasi Kebutuhan BBM
Menurut Halim, sistem digitalisasi akan mempermudah monitoring penggunaan BBM subsidi secara real-time. Dengan demikian, lonjakan atau penurunan penggunaan BBM dapat dipantau dengan baik. "Pengembangan sistem digitalisasi mempermudah monitoring penggunaan BBM subsidi setiap saat, sehingga jika ada lonjakan ataupun penurunan penggunaan BBM subsidi akan termonitor dengan baik. Sebagai contoh, jika ada penambahan lokomotif yang sudah dicanangkan dalam Surat Keputusan BPH Migas, maka dapat diantisipasi jika ada kebutuhan mendadak," jelasnya.
Sistem ini juga akan membantu mengantisipasi kebutuhan BBM subsidi secara mendadak, misalnya jika terjadi penambahan lokomotif. Dengan demikian, penyaluran BBM dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dan mencegah pemborosan.
Anggota Komite BPH Migas lainnya, Wahyudi Anas, menambahkan pentingnya pengaturan dan regulasi yang jelas dalam penyaluran BBM subsidi untuk kereta api. Wahyudi menekankan perlunya pengembangan teknologi informasi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, terukur, dan terkontrol.
Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyaluran BBM Subsidi
Wahyudi menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BBM subsidi. "Semua proses pemanfaatan BBM subsidi harus dibangun dengan sistem digitalisasi, mudah dimonitor, mudah dilakukan evaluasi, dapat dipertanggungjawabkan, dan akuntabel," ujarnya.
Ia juga berharap PT KAI memiliki pengendalian internal yang kuat untuk mengawasi distribusi BBM subsidi. Hal ini bertujuan agar subsidi tersebut benar-benar dinikmati masyarakat melalui harga tiket kereta api yang terjangkau dan ekonomis. "Dalam rangka memberikan efisiensi yang cukup, tentunya mekanisme dari penyaluran BBM subsidi ini dapat dikontrol di internal (KAI). Sehingga pemanfaatan BBM subsidi ini dapat dijalankan secara baik di KAI," kata Wahyudi.
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Executive Vice President of Logistics PT KAI (Persero), Suryawan Putra Hia, dan Operational Area Manager PT Patra Logistik, Elga Jerio Dwipana. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pengelolaan BBM subsidi yang efisien dan akuntabel di sektor perkeretaapian.
Dengan adanya digitalisasi ini, diharapkan penyaluran BBM subsidi untuk kereta api dapat lebih terarah, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna jasa transportasi kereta api.
