BPJS Ketenagakerjaan Bayar Santunan Kematian Rp42 Juta untuk Anggota KPPS Bangka

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang memberikan santunan kematian sebesar Rp42 juta kepada ahli waris Restu Nopita, anggota KPPS Kabupaten Bangka yang meninggal saat bertugas dalam Pilkada 2024.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalpinang, Bangka Belitung, baru-baru ini menyerahkan santunan kematian senilai Rp42 juta. Santunan tersebut diberikan kepada ahli waris Restu Nopita, seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Bangka yang meninggal dunia saat bertugas dalam Pilkada 2024. Penyerahan santunan dilakukan langsung kepada orang tua Restu Nopita di Sungailiat pada Selasa, 21/1.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang, Evi Haliyati Rachmat, menjelaskan bahwa pemberian santunan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Instruksi Presiden tersebut menekankan pentingnya optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk perlindungan bagi petugas ad hoc Pemilu. Evi menambahkan bahwa kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dan KPU berjalan baik, dari tingkat pusat hingga daerah, memastikan petugas Pemilu mendapatkan perlindungan yang layak.

Lebih lanjut, Evi Haliyati Rachmat menjelaskan bahwa santunan ini merupakan wujud negara hadir dalam memberikan perlindungan jaminan sosial. Hal ini juga menunjukkan kepedulian KPU, yang tidak hanya melindungi pegawai tetap, tetapi juga petugas ad hoc seperti Restu Nopita. Ia berharap santunan ini bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan dan perlindungan jaminan sosial bagi petugas Pemilu akan terus berlanjut.

Ketua KPU Kabupaten Bangka, Sinarto, mengapresiasi kecepatan BPJS Ketenagakerjaan Pangkalpinang dalam menyalurkan santunan. Restu Nopita sendiri bertugas di Desa Pemali saat ia meninggal dunia. Kecepatan respon ini menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan bantuan bagi keluarga yang berduka.

Pemberian santunan kematian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam melindungi seluruh petugas pemilu, termasuk petugas ad hoc. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi para petugas dalam menjalankan tugasnya, serta memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga mereka.