BPKP Kalbar Perkuat Manajemen Risiko Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
BPKP Kalbar tekankan pentingnya manajemen risiko dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meminimalisir potensi kecurangan dan memastikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Pontianak, 21 Maret 2024 (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat (Kalbar) menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang kuat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini diungkapkan dalam diskusi Anindhacitya Kalimantan Barat Tanya Bincang ke-6 yang digelar Jumat lalu. Diskusi tersebut bertajuk 'Fraud Control Plan Lintas Sektor: Aksi Kolektif dan Kolaboratif Mengawal Program MBG'. Diskusi ini membahas bagaimana memastikan program MBG berjalan efektif dan efisien, serta meminimalisir potensi kerugian dan penyelewengan.
Kepala Perwakilan BPKP Kalbar, Rudy M. Harahap, memaparkan bahwa keamanan pangan, rantai pasok, dan distribusi merupakan risiko utama yang perlu segera diatasi. Ia memproyeksikan risiko akan bergeser ke aspek kecukupan gizi, rantai pasok, dan lingkungan dalam tiga hingga lima tahun mendatang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk terlibat aktif dalam pengelolaan program ini.
Keterlibatan semua pihak sangat krusial, terutama mengingat keterbatasan sumber daya. Rudy mengutip kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang menyebutkan bahwa program MBG berpotensi menciptakan hingga 1,9 juta lapangan pekerjaan di sektor pertanian dan menurunkan angka kemiskinan hingga 5,8 persen. Namun, potensi manfaat besar ini hanya dapat terwujud jika program dijalankan dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparan.
Mitigasi Risiko dan Pencegahan Kecurangan dalam Program MBG
Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program MBG, DEN merekomendasikan audit rutin dan business process review oleh BPKP. Kerja sama yang kolaboratif dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) daerah juga sangat penting. Hal ini ditekankan mengingat potensi risiko kecurangan (fraud) yang perlu dikelola secara sistematis.
Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya, H.Y. Hardito, mengungkapkan keprihatinannya terhadap potensi fraud dalam pelaksanaan MBG. "Selain strategi dalam mengelola risiko," ujar Hardito, "diperlukan peningkatan pengawasan terhadap risiko fraud." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan dana digunakan sesuai peruntukan.
Praktisi Manajemen Risiko, Agus Parwanto, menambahkan bahwa peran aktif APIP sangat krusial untuk meminimalkan risiko kecurangan dan menjaga integritas pemerintahan. "Pengelolaan risiko yang baik akan memastikan manfaat program MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat," katanya. Pernyataan ini menekankan pentingnya kolaborasi dan pengawasan yang efektif untuk mencapai tujuan program MBG.
Pentingnya Kolaborasi dan Pengawasan yang Efektif
Program MBG memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun keberhasilannya sangat bergantung pada penerapan manajemen risiko yang efektif dan kolaborasi antar berbagai pihak. BPKP Kalbar berperan penting dalam memastikan hal ini terwujud. Dengan audit rutin dan business process review, BPKP dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
Kolaborasi dengan APIP daerah juga sangat penting untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh dan efektif. APIP memiliki akses langsung ke informasi di lapangan dan dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengelolaan program MBG. Dengan demikian, pengawasan yang komprehensif dapat mencegah potensi kecurangan dan memastikan program MBG berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Kesimpulannya, suksesnya program MBG bergantung pada komitmen semua pihak untuk menerapkan manajemen risiko yang baik dan melakukan pengawasan yang ketat. Kolaborasi antara BPKP, APIP, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan program ini mencapai tujuannya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Barat.
