BPOM Jamin Bimbingan UMKM Pangan Olahan Tetap Optimal Meski Efisiensi Anggaran
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan bimbingan bagi UMKM pangan olahan tetap berjalan optimal meskipun terjadi efisiensi anggaran hingga 46 persen, melalui berbagai strategi kolaborasi.
Jakarta, 19 Maret 2024 - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan komitmennya dalam membimbing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan olahan tetap berjalan optimal. Hal ini dilakukan meskipun BPOM tengah menerapkan efisiensi anggaran hingga 46 persen. Efisiensi ini tidak mengurangi layanan publik, termasuk bimbingan bagi UMKM pangan olahan. BPOM menggandeng berbagai pihak, seperti perguruan tinggi dan kementerian, untuk memastikan keberlanjutan program bimbingan tersebut.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM, Ema Setyawati, menjelaskan bahwa berbagai rangkaian bimbingan intensif terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan strategi ini. "Perguruan tinggi atau akademisi merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori, dan SDM yang mumpuni," ujar Ema Setyawati usai acara Forum Konsultasi Publik. Ia menambahkan bahwa mahasiswa juga berperan sebagai agen perubahan dalam penerapan teknologi modern di industri pangan olahan.
Dengan adanya efisiensi anggaran, BPOM semakin jeli dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada. Kolaborasi strategis dengan berbagai pihak menjadi solusi efektif untuk tetap memberikan layanan maksimal kepada UMKM pangan olahan. Hal ini menunjukkan komitmen BPOM dalam mendukung pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.
Strategi Kolaborasi BPOM untuk UMKM Pangan Olahan
BPOM telah menjalin berbagai skema kolaborasi dengan universitas. Salah satunya adalah melibatkan mahasiswa sebagai pendamping atau fasilitator UMKM, dengan pemberian Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai insentif. "Terdapat sejumlah SKS yang ditawarkan, misalnya 20 atau 10," jelas Ema. Selain itu, BPOM juga berkolaborasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan skema 4 SKS, yang sejalan dengan program "one village one product".
Kolaborasi juga terjalin dengan berbagai kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, serta lembaga keuangan seperti BRI. Kerjasama dengan asosiasi, seperti Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa), juga turut memperkuat jaringan dukungan bagi UMKM pangan olahan. Dengan demikian, terdapat sinergi yang kuat antar berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung kemajuan UMKM pangan olahan di Indonesia.
Selain kolaborasi dengan institusi pemerintah dan perguruan tinggi, BPOM juga menerapkan program Orang Tua Angkat. Program ini mengajak industri pangan yang telah sukses untuk membantu memberdayakan UMKM pangan olahan yang lebih kecil. Industri besar dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta memberikan dukungan finansial, sehingga UMKM dapat berkembang lebih pesat.
Peningkatan Literasi Masyarakat dan Webinar Dapoer Kita
BPOM juga menyadari pentingnya peningkatan literasi masyarakat terkait keamanan pangan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keamanan pangan akan mendorong pengusaha untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Webinar Dapoer Kita, sebuah seri webinar yang memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara membuat pangan olahan yang baik dan aman. Webinar ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah pangan, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan keamanan pangan secara menyeluruh.
Dengan berbagai strategi kolaborasi dan program edukasi yang inovatif, BPOM menunjukkan komitmen yang kuat dalam membimbing dan memberdayakan UMKM pangan olahan di Indonesia, bahkan di tengah efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan dedikasi BPOM dalam menjaga keamanan pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Melalui berbagai inisiatif tersebut, BPOM berupaya untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM pangan olahan di Indonesia. Dengan demikian, sektor pangan olahan nasional dapat semakin berkembang dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
