BSSN Bentuk Strategi Baru Cegah Situs Pemerintah Disusupi Judi Online
Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi, akan membentuk strategi baru untuk mencegah situs pemerintah disusupi judi online dan bekerja sama dengan Kominfo.

Jakarta, 19 Februari 2025 - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn.) Nugroho Sulistyo Budi, mengumumkan rencana pembentukan strategi baru untuk mencegah situs-situs resmi pemerintah disusupi oleh situs judi online. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh beliau dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu lalu, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Langkah ini diambil sebagai respon serius atas maraknya situs judi online yang menjadi perhatian utama pemerintah. Kerja sama yang erat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) akan menjadi kunci keberhasilan strategi ini. Nugroho menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga untuk mengatasi masalah yang bersifat lintas negara ini.
"Kami nanti akan kerja keras bersama Kominfo, kemarin sudah bicara dengan Ibu Meutya, kami betul-betul concern apalagi penekanan Bapak Presiden, masalah judol ini sesuatu yang sangat serius bahkan lintas negara. Makanya, kemarin kami berusaha untuk merancang strategi yang lebih tepat, kredibel, untuk dapat menjangkau dan terintegrasi dengan semua kementerian/lembaga terkait," ujar Kepala BSSN.
Kerja Sama Antar Kementerian dan Desk Khusus Penanganan Judi Online
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas judi online. Hal ini terlihat dari pembentukan desk khusus penanganan judi online di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Desk ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kominfo, BSSN, dan TNI, dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai pemimpin.
Kerja sama antar kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan strategi yang terintegrasi dan efektif dalam memberantas judi online. Kominfo, sebagai kementerian yang bertanggung jawab atas pengelolaan ruang siber, akan berperan penting dalam memastikan keamanan situs-situs pemerintah.
BSSN, dengan keahliannya di bidang siber dan sandi, akan memberikan dukungan teknis dan intelijen untuk mengidentifikasi dan memblokir situs judi online yang mencoba menyusup ke sistem pemerintah. TNI juga akan memberikan kontribusi dalam hal penegakan hukum dan pencegahan penyebaran judi online.
Latar Belakang Pengangkatan Kepala BSSN
Pelantikan Nugroho Sulistyo Budi sebagai Kepala BSSN telah melalui proses yang cukup panjang. Ia sebelumnya telah dipromosikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, namun kemudian dicopot karena memasuki masa pensiun. Namun, Presiden Prabowo Subianto melihat pengalaman panjang Nugroho di dunia intelijen sebagai aset berharga bagi BSSN.
Pengalaman Nugroho sebagai Inspektur Utama Badan Intelijen Negara (BIN) dan Direktur Komunikasi Massa BIN, serta sebagai Staf Ahli Menhan Bidang Politik di masa kepemimpinan Prabowo Subianto, menjadi pertimbangan utama dalam pengangkatannya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menangani masalah keamanan siber, khususnya dalam konteks pencegahan penyebaran judi online.
Dengan pengalamannya yang luas di bidang intelijen, Nugroho diharapkan mampu memimpin BSSN dalam mengembangkan strategi yang komprehensif dan efektif untuk mencegah situs pemerintah disusupi judi online. Strategi ini akan melibatkan teknologi canggih dan kolaborasi antar lembaga untuk memastikan keamanan siber nasional.
Strategi yang akan diterapkan oleh BSSN diharapkan mampu memberikan solusi jangka panjang dalam mengatasi masalah judi online di Indonesia. Kerja sama yang solid antar kementerian dan lembaga menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
Dengan dilantiknya Nugroho dan pembentukan strategi baru, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas judi online dan menjaga keamanan siber di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap keamanan informasi pemerintah.