Bupati Bulungan Dukung Penuh Kedaulatan Pangan Nasional: Alokasikan Ribuan Hektare Lahan Pertanian
Bupati Bulungan, Syarwani, berkomitmen penuh mendukung program kedaulatan pangan nasional dengan mengalokasikan ribuan hektare lahan dan anggaran untuk optimalisasi pertanian serta kesejahteraan petani.
Tanjung Selor, 23 April 2024 - Bupati Bulungan, Syarwani, menyatakan komitmen kuatnya untuk mewujudkan visi Bulungan Berdaulat Pangan dan mendukung penuh kebijakan Presiden RI terkait kedaulatan pangan. Hal ini disampaikannya di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Selasa lalu. Upaya ini melibatkan berbagai pihak dan membutuhkan proses berkesinambungan untuk mencapai hasil optimal. Pemkab Bulungan juga berkolaborasi dengan TNI AD dalam merealisasikan program ini.
Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah konkret. Pemkab Bulungan mendapatkan alokasi lahan seluas kurang lebih 4.600 hektare untuk program optimalisasi pertanian pada tahun 2024. Kawasan-kawasan pangan di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara, Tanjung Selor, dan sekitarnya juga akan dioptimalkan untuk mendukung visi Bulungan Berdaulat Pangan dan cita-cita kedaulatan pangan nasional.
Dukungan dari Kementerian Pertanian RI berupa Alat Mesin Pertanian (Alsintan), pupuk, dan bibit turut memperkuat upaya ini. Langkah ini selaras dengan program Asta Cita Presiden RI dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Kabupaten Bulungan bahkan menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Utara yang menerima alokasi lahan signifikan dari target 15 ribu hektare yang ditetapkan Pemerintah Pusat, yaitu sekitar 9.000 hektare.
Optimalisasi Pertanian dan Kesejahteraan Petani
Pemkab Bulungan tidak hanya fokus pada perluasan lahan pertanian, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan petani. Petani tradisional, khususnya yang menggunakan sistem perladangan, juga menjadi perhatian khusus. Pada tahun 2026, Pemkab Bulungan berkomitmen mengalokasikan anggaran minimal Rp1 miliar di APBD untuk menjamin penyerapan hasil produksi petani melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini bertujuan memberikan kepastian dan rasa aman kepada petani, terutama dalam memproduksi padi. Kebijakan nasional terkait penetapan harga serap gabah oleh Bulog sebesar Rp6.500 per kilogram juga menjadi peluang besar bagi petani Bulungan. Semua upaya ini merupakan langkah konkret Pemkab Bulungan untuk mencapai visi Bulungan Berdaulat Pangan.
Selain itu, dukungan APBD juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian. Pemkab Bulungan berkomitmen membangun Jalan Usaha Tani (JUT) sepanjang minimal 100 kilometer per tahun. Hal ini diharapkan dapat mempermudah akses petani ke lahan pertanian dan memperlancar distribusi hasil panen.
Kerja Sama dan Dukungan Berbagai Pihak
Bupati Syarwani juga menekankan pentingnya sinergi dan kerja sama berbagai pihak dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Ia berharap dukungan dari DPRD Kabupaten Bulungan dan Pemerintah Daerah akan terus berlanjut hingga tahun 2025 melalui dukungan APBD. "Mudah-mudahan ini tidak lepas dari dukungan kita semua termasuk DPRD Kabupaten Bulungan dan sejalan dengan apa yang kita laksanakan di tahun 2024 dan berlanjut sampai 2025 ini melalui dukungan APBD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah," harapnya.
Dengan komitmen yang kuat dan langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan, Kabupaten Bulungan diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi pertanian, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan petani dan pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai.
Keberhasilan program ini akan berdampak positif pada perekonomian daerah dan ketahanan pangan nasional. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, sangat penting untuk keberhasilan program ini. Komitmen Bupati Bulungan menjadi langkah awal yang baik dalam upaya mencapai kedaulatan pangan di daerahnya.
Melalui berbagai program dan dukungan yang diberikan, Pemkab Bulungan berupaya untuk memastikan bahwa petani di wilayahnya mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan pasar, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.
