Bupati Lombok Utara Siapkan Program 100 Hari Kerja: Kolaborasi untuk NTB yang Lebih Baik

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, NTB, susun program 100 hari kerja yang fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat dan sinkronisasi dengan program nasional, melibatkan seluruh OPD.

Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Najmul Akhyar dan Kusmalahadi Syamsuri, telah memulai diskusi intensif terkait program 100 hari kerja mereka. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Lombok Utara. Diskusi yang berlangsung di Tanjung, Senin, melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program tersebut.

Bupati Akhyar menekankan bahwa program 100 hari kerja bukan hanya tanggung jawab pemimpin daerah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan. "Program kerja 100 hari ini bukan hanya tanggung jawab bupati dan wakil bupati saja, melainkan menjadi program semua pihak," tegasnya. Beliau juga membuka kesempatan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memberikan masukan dan gagasan guna memperkaya program tersebut.

Kesuksesan program ini sangat dinantikan mengingat banyaknya tantangan dan agenda penting yang harus diselesaikan. Bupati Akhyar menyampaikan optimismenya dalam menghadapi tantangan tersebut. "Kami memandang agenda-agenda besar dengan optimisme, sebab banyak hal yang harus dikerjakan tentu dalam memenuhi agenda bersama," tambahnya.

Kolaborasi dan Sinkronisasi Program

Wakil Bupati Syamsuri menambahkan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan program 100 hari kerja agar dapat berjalan secara maksimal. Beliau juga menekankan keselarasan program dengan kebijakan nasional. "Apa yang sudah dituangkan di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) itu benar-benar sinkron dengan program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia, Jendral TNI (Purn) H. Prabowo Subianto," ujarnya.

Kepala Bappeda Lombok Utara, Gatot Sugiartono, menjelaskan bahwa masa transisi ini menuntut banyak pekerjaan dilakukan secara bersamaan. Pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan rundown program sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam waktu 40 hari. Hal ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan RPJMD yang biasanya memakan waktu enam bulan, akan diupayakan selesai pada bulan Juli. "Mudah-mudahan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara diberi waktu untuk membuat RPJMD sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan," harap Gatot. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk segera mewujudkan visi dan misi pembangunan Lombok Utara.

Program 100 hari kerja ini diharapkan akan menjadi langkah awal yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Lombok Utara. Kolaborasi dan sinkronisasi program dengan kebijakan nasional menjadi kunci keberhasilannya. Dengan komitmen dan kerja keras semua pihak, diharapkan program ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Rencana Kerja 100 Hari: Fokus pada Pelayanan Publik

• Peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor.
• Sinkronisasi program dengan kebijakan nasional, khususnya program Astacita.
• Penyelesaian rundown program sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.
• Penyusunan RPJMD yang lebih cepat dari jadwal normal.