Bus Jemputan Karyawan Karawang Wajib Gunakan Plat Nomor Lokal

Bupati Karawang meminta perusahaan di Karawang menggunakan bus jemputan karyawan dengan pelat nomor Karawang untuk meningkatkan pendapatan daerah dan keselamatan.

Pemerintah Kabupaten Karawang menetapkan aturan baru terkait bus jemputan karyawan. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menegaskan bahwa seluruh bus yang digunakan untuk mengangkut karyawan di wilayah Karawang harus menggunakan pelat nomor kendaraan bermotor Karawang (plat T).

Kebijakan ini diumumkan pada Rabu lalu saat Sosialisasi Opsen Pajak Kendaraan Motor di Karawang. Bupati Aep mengungkapkan keprihatinannya atas banyaknya bus jemputan karyawan dengan pelat nomor di luar Karawang. Hal ini berdampak pada pendapatan pajak daerah yang signifikan.

Mengapa perubahan ini penting? Pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan perawatan jalan. Dengan banyaknya bus jemputan yang beroperasi di Karawang tetapi membayar pajak di daerah lain, pendapatan daerah Karawang berkurang. Selain itu, penggunaan plat nomor lokal juga dinilai dapat meningkatkan aspek keselamatan dan pengawasan kendaraan.

Bagaimana kebijakan ini akan diterapkan? Bupati Aep mengajak seluruh perusahaan, baik di kawasan industri maupun non-industri, termasuk pengusaha jasa transportasi untuk segera mengganti pelat nomor kendaraan operasional mereka menjadi pelat nomor Karawang. Sosialisasi ini diikuti oleh 92 peserta yang terdiri dari pengelola kawasan, pengusaha angkutan, dan pemangku kepentingan terkait.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kebijakan terbaru dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor, termasuk Opsen PKB dan BBNKB. Sistem Opsen PKB dan BBNKB merupakan pungutan pajak tambahan berdasarkan persentase tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemkab Karawang berharap kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus meningkatkan keamanan dan keselamatan para karyawan yang menggunakan jasa transportasi tersebut. Dengan pelat nomor lokal, pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan dengan lebih efektif. Selain itu, pendapatan pajak yang meningkat akan berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di Karawang.

Aturan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan oleh seluruh perusahaan di Karawang, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.