Bengkulu Bentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah: Akselerasi Kesejahteraan Masyarakat
Pemprov Bengkulu membentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada pajak kendaraan dan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai.
Pemerintah Provinsi Bengkulu membentuk Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah untuk memastikan pemanfaatan sumber daya daerah secara maksimal, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Pembentukan satgas ini diumumkan pada Sabtu, 24 Maret, di Bengkulu, sebagai respon terhadap tantangan ekonomi global yang kompleks dan cenderung stagnan.
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA Denny, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan arahan langsung dari Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Kondisi ekonomi nasional dan global saat ini, ditandai dengan inflasi, ketegangan geopolitik, dan perubahan iklim, berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu. Oleh karena itu, upaya optimalisasi pendapatan daerah menjadi sangat krusial.
"Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat sebagaimana yang dipesankan Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, agar pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat," kata Asisten II Setda Provinsi Bengkulu RA Denny.
Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor
Salah satu fokus utama Satgas adalah optimalisasi pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor, khususnya roda empat. Upaya ini akan difokuskan pada mendorong balik nama kendaraan berpelat luar Bengkulu menjadi pelat nomor kendaraan Bengkulu (BD). "Kendaraan dari luar yang beroperasi di Bengkulu diharapkan segera melakukan balik nama menjadi pelat BD. Apalagi, saat ini biaya balik nama kendaraan tersebut telah dibebaskan," jelas RA Denny. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah secara signifikan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan insentif berupa pembebasan biaya balik nama untuk mendorong pemilik kendaraan berpelat luar Bengkulu untuk melakukan balik nama. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan juga memberikan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan yang beroperasi di wilayah Bengkulu.
Dengan adanya pembebasan biaya balik nama, diharapkan akan lebih banyak pemilik kendaraan berpelat luar Bengkulu yang bersedia untuk melakukan balik nama. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai: Investasi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Selain optimalisasi pajak kendaraan, revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai di Kota Bengkulu juga menjadi kunci penting dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk proyek ini.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengerukan alur pelabuhan dan revitalisasi fasilitas pendukung. Wahyu Yuwana optimistis bahwa revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai akan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Peningkatan aktivitas pelabuhan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui berbagai sektor terkait.
"Dalam sarasehan ini disampaikan bahwa Bengkulu akan menerima anggaran Rp1 triliun untuk revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai. Ini merupakan salah satu langkah yang kami optimistis dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Wahyu Yuwana Hidayat.
Proyek revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing pelabuhan, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di Bengkulu. Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Pembentukan Satgas Optimalisasi Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan fokus pada optimalisasi pajak kendaraan dan revitalisasi Pelabuhan Pulau Baai, diharapkan Bengkulu dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
