Data BPS Jadi Acuan Bantuan Perumahan Tepat Sasaran, Kata Menteri PKP
Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait menegaskan penggunaan data BPS sebagai acuan utama penyaluran bantuan perumahan untuk memastikan tepat sasaran dan menghindari kerugian bagi rakyat, negara, dan pengusaha.
Jakarta, 6 Februari 2024 - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyatakan bahwa data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan menjadi acuan utama dalam penyaluran bantuan perumahan. Langkah ini diambil untuk memastikan program bantuan tepat sasaran dan mencapai masyarakat yang membutuhkan.
Keputusan Berbasis Data BPS
Ara menekankan arahan Presiden terkait sentralisasi data di BPS, di bawah supervisi Bappenas. "Pesan Presiden jelas: tepat sasaran," tegas Ara. "Saya akan konsekuen menggunakan data BPS dan akan mengeluarkan Instruksi Menteri terkait hal ini. Data BPS menjadi rujukan utama pembangunan perumahan," tambahnya dalam pernyataan di Jakarta, Kamis lalu.
Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program-program bantuan perumahan, seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), dan pembangunan rumah susun (rusun).
Data MBR sebagai Prioritas
Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari BPS akan menjadi fokus utama dalam penentuan penerima bantuan. Dengan data yang akurat dan terupdate, pemerintah berharap dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bantuan perumahan.
"Kebutuhan kami cuma satu, segera jalankan program yang membutuhkan data," ujar Ara. Hal ini menunjukkan urgensi penggunaan data BPS dalam pelaksanaan program-program tersebut.
Asosiasi Pengembang dan Data Biaya Pembangunan
Tidak hanya berfokus pada data penerima bantuan, Menteri Ara juga menginstruksikan asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi. Data ini akan menjadi dasar perhitungan skema baru rumah subsidi, khususnya rencana perubahan proporsi KPR FLPP pada tahun 2025.
Informasi biaya pembangunan yang akurat akan membantu dalam penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat dan terjangkau bagi MBR. Langkah ini juga bertujuan untuk mencegah kerugian bagi semua pihak yang terlibat.
Menghindari Kerugian Semua Pihak
Dalam menyusun perubahan kebijakan di sektor perumahan, Menteri Ara menegaskan komitmennya untuk menghindari kerugian bagi rakyat, negara, dan pengusaha. Penggunaan data BPS diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan mengutamakan data yang valid dan terpercaya, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan perumahan. Hal ini akan memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerimanya.
Kesimpulan
Penggunaan data BPS sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan perumahan merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan program tepat sasaran dan menghindari kerugian. Komitmen Menteri PKP untuk menggunakan data yang akurat menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan akses perumahan yang layak bagi MBR.
