Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pentingnya Program PPTPKH untuk Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Banyumas
Pentingnya Program PPTPKH untuk Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Banyumas

Wakil Bupati Banyumas tekankan pentingnya program PPTPKH untuk menyelesaikan persoalan penguasaan tanah di kawasan hutan, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Potensi 1,9 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Ketahanan Pangan Nasional
Potensi 1,9 Juta Hektare Perhutanan Sosial untuk Ketahanan Pangan Nasional

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkap potensi 1,9 juta hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung ketahanan pangan nasional, dengan berbagai komoditas unggulan yang dapat dikembangkan.

Kemenhut Dukung Penuh Penambahan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Hutan Adat
Kemenhut Dukung Penuh Penambahan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Hutan Adat

Kementerian Kehutanan gencar mendorong penambahan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di wilayah hutan adat, demi pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan hutan berkelanjutan.

Kementrian Kehutanan dan Tenaga Kerja Sepakat Berdayakan Petani Melalui Program Kehutanan Sosial
Kementrian Kehutanan dan Tenaga Kerja Sepakat Berdayakan Petani Melalui Program Kehutanan Sosial

Kementerian Kehutanan dan Tenaga Kerja Indonesia menandatangani nota kesepahaman untuk memberdayakan petani di kawasan hutan melalui program kehutanan sosial, membuka akses lahan dan peluang kerja.

Mukomuko Pastikan Stok Bibit Sawit Cukup untuk PSR 640 Hektare
Mukomuko Pastikan Stok Bibit Sawit Cukup untuk PSR 640 Hektare

Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, memastikan ketersediaan bibit sawit unggul mencukupi untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 640 hektare pada tahun 2025, dengan stok lebih dari 165.000 batang bibit.

Mukomuko Usulkan 400 Hektare Lahan Cetak Sawah Baru, Acuan Data SID 2019
Mukomuko Usulkan 400 Hektare Lahan Cetak Sawah Baru, Acuan Data SID 2019

Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, mengusulkan 400 hektare lahan untuk program cetak sawah baru tahun 2025 dengan acuan data Survei Investigasi Desain (SID) tahun 2019, menunggu validasi ulang dari pemerintah Provinsi Bengkulu.

KPH Mukomuko Bantu Polisi Selidiki Perambahan Hutan Skala Besar
KPH Mukomuko Bantu Polisi Selidiki Perambahan Hutan Skala Besar

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko, Bengkulu, membantu polisi menyelidiki perambahan hutan untuk perkebunan sawit, meskipun belum ada laporan resmi terkait pelaku dan luas lahan yang dirambah.

Petugas KPH Mukomuko Diminta Laporkan Kerusakan Hutan Akibat Perambahan
Petugas KPH Mukomuko Diminta Laporkan Kerusakan Hutan Akibat Perambahan

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko meminta petugasnya segera melaporkan kerusakan hutan akibat perambahan dan pihak-pihak yang terlibat, kendati terkendala komunikasi di lapangan.

Polisi Dikerahkan Cegah Alih Fungsi Sawah di Mukomuko
Polisi Dikerahkan Cegah Alih Fungsi Sawah di Mukomuko

Dinas Pertanian Mukomuko berkolaborasi dengan kepolisian untuk mencegah alih fungsi lahan sawah menjadi perkebunan sawit, guna melindungi 4.675 hektare lahan pertanian pangan berkelanjutan.

KPH Mukomuko Dampingi Polisi Usut Perambahan Hutan di Bengkulu
KPH Mukomuko Dampingi Polisi Usut Perambahan Hutan di Bengkulu

KPH Mukomuko, Bengkulu, mendampingi Polres Mukomuko dalam penyelidikan kasus perambahan hutan yang melibatkan oknum pejabat dan pengusaha, dengan anggaran patroli terbatas.

Tindak Tegas Perambah Hutan Mukomuko: Desakan Penegakan Hukum
Tindak Tegas Perambah Hutan Mukomuko: Desakan Penegakan Hukum

Pengamat hukum meminta pemerintah Mukomuko bertindak tegas terhadap perambahan hutan ilegal yang telah merusak 80% kawasan hutan produksi dan merugikan negara secara multidimensi.

Mukomuko Sosialisasi Program Cetak Sawah Baru 2025
Mukomuko Sosialisasi Program Cetak Sawah Baru 2025

Dinas Pertanian Mukomuko akan mensosialisasikan program cetak sawah baru seluas 2000 hektare dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di beberapa kecamatan, guna meningkatkan produktivitas pertanian di daerah tersebut.