KPH Mukomuko Bantu Polisi Selidiki Perambahan Hutan Skala Besar

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko, Bengkulu, membantu polisi menyelidiki perambahan hutan untuk perkebunan sawit, meskipun belum ada laporan resmi terkait pelaku dan luas lahan yang dirambah.

Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, Bagaimana: Polisi di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, tengah menyelidiki dugaan perambahan hutan skala besar yang diduga akan dijadikan perkebunan kelapa sawit. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mukomuko membantu penyelidikan ini dengan mendampingi petugas kepolisian di lapangan. Investigasi ini berlangsung selama beberapa hari terakhir, namun hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai hasil penyelidikan. Penyelidikan dilakukan karena adanya informasi mengenai perambahan hutan yang merugikan lingkungan dan negara.

Petugas KPH Mukomuko telah beberapa kali membantu kepolisian dalam menyelidiki kasus perambahan hutan di wilayah tersebut. Kerja sama ini menunjukkan komitmen bersama untuk melindungi hutan dan mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah. Namun, kendala masih ditemukan dalam proses penyelidikan, sehingga informasi detail mengenai pelaku dan luas lahan yang dirambah masih belum tersedia.

Kepala KPH Kabupaten Mukomuko, Aprin Sihaloho, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu laporan resmi dari personel yang berada di lapangan. Beliau juga menjelaskan bahwa data perhutanan sosial yang dibutuhkan Polda Bengkulu untuk penyelidikan lebih lanjut berada di bawah wewenang Balai Pemantapan Kawasan Hutan Lampung dan Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, bukan KPH Mukomuko.

Penyelidikan Perambahan Hutan di Mukomuko

Polisi Resor Mukomuko telah meminta bantuan KPH Mukomuko untuk memasuki kawasan hutan yang diduga telah dirusak akibat perambahan. Personel KPH telah beberapa kali mendampingi polisi dalam upaya investigasi di lokasi yang dicurigai. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai identitas pelaku perambahan hutan dan luas lahan yang terdampak.

Aprin Sihaloho menyatakan bahwa pihaknya akan segera menghubungi personel di lapangan untuk mendapatkan laporan terbaru terkait hasil penyelidikan. Informasi yang masih terbatas ini menyulitkan penegakan hukum dan upaya perlindungan hutan di wilayah tersebut. Ketiadaan data yang komprehensif menjadi tantangan tersendiri dalam mengungkap kasus perambahan hutan ini.

Keterlibatan KPH Mukomuko dalam penyelidikan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam upaya perlindungan hutan. Kerja sama antara pihak kepolisian dan KPH diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan menyeluruh untuk mengungkap kasus perambahan hutan ini.

Program Perhutanan Sosial dan Permasalahan Lahan

Terkait permintaan data perhutanan sosial dari Polda Bengkulu, Aprin Sihaloho menjelaskan bahwa KPH Mukomuko tidak memiliki wewenang untuk menyebarkan peta lokasi Program Perhutanan Sosial. Peta tersebut merupakan alat bukti penting dalam penyelidikan kasus perambahan hutan dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

Di Kabupaten Mukomuko terdapat 10 usulan program perhutanan sosial di kawasan hutan yang telah ditanami sawit seluas 20.000 hektare. Usulan tersebut berasal dari 10 desa yang berada di dekat kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Namun, hingga saat ini izin perhutanan sosial masih dalam proses dan belum keluar.

Desa-desa yang mengajukan usulan program perhutanan sosial antara lain Desa Lubuk Talang, Desa Serami Baru, Desa Retak Mudik, Desa Lubuk Selandak, Desa Air Bikuk, Desa Lubuk Bento, Desa Pondok Baru, Desa Lubuk Cabau, Desa Sibak, dan Desa Lubuk Bangko. Proses perizinan yang masih berlangsung ini menunjukkan kompleksitas permasalahan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan hutan di wilayah tersebut.

Proses penyelidikan perambahan hutan di Mukomuko masih terus berlanjut. Kerja sama antara pihak kepolisian dan KPH Mukomuko diharapkan dapat mengungkap seluruh fakta dan memberikan keadilan bagi lingkungan dan masyarakat.

Keberadaan 20.000 hektare lahan yang telah ditanami sawit di kawasan hutan yang diajukan untuk program perhutanan sosial menunjukkan betapa kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Proses perizinan yang masih berjalan menandakan perlunya perhatian serius dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara adil dan berkelanjutan.

Semoga penyelidikan ini dapat segera membuahkan hasil yang memuaskan dan memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan perambahan hutan di Mukomuko, Bengkulu. Hal ini sangat penting untuk melindungi lingkungan dan memastikan kelestarian hutan untuk generasi mendatang.