Defisit APBN Rp31,2 Triliun & Program MBG: Sorotan Ekonomi Indonesia Terbaru
Defisit APBN Februari 2025 mencapai Rp31,2 triliun, sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyalurkan Rp710,5 miliar hingga 12 Maret 2025; berbagai perkembangan ekonomi lainnya juga menjadi sorotan.
Berbagai perkembangan ekonomi di Indonesia pada Kamis (13/3/2025) menyita perhatian publik, mulai dari defisit APBN hingga penyaluran dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan defisit APBN per 28 Februari 2025 mencapai angka Rp31,2 triliun, sementara pemerintah telah menggelontorkan Rp710,5 miliar untuk program MBG hingga 12 Maret 2025. Perkembangan lain meliputi peluncuran perdagangan karbon sektor kehutanan dan penyegelan pabrik distributor Minyakita yang melanggar aturan.
Defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB masih berada dalam target APBN 2025 sebesar Rp616,2 triliun (2,53 persen terhadap PDB), menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025. Sementara itu, program MBG yang telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan gizi masyarakat.
Selain APBN dan MBG, sejumlah berita ekonomi penting lainnya juga terjadi. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengumumkan segera diresmikannya perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan percepatan ekonomi hijau. Di sisi lain, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menyegel pabrik PT Artha Eka Global Asia (Aega) di Karawang karena pelanggaran aturan takaran Minyakita.
Defisit APBN dan Penjelasan Pemerintah
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun pada Februari 2025 masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan. "Defisit APBN 2025 didesain Rp616,2 triliun. Jadi, defisit Rp31,2 triliun masih dalam target APBN," jelas Sri Mulyani. Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran bahwa kondisi keuangan negara masih terkendali.
Meskipun terdapat defisit, pemerintah menekankan bahwa hal tersebut masih berada dalam batas yang dapat diprediksi dan dikelola. Pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan melakukan efisiensi pengeluaran agar tetap dapat mencapai target APBN tahun 2025. Langkah-langkah strategis terus dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi secara ketat dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Transparansi informasi mengenai kondisi APBN juga menjadi prioritas pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG yang digulirkan pemerintah menunjukkan progres positif. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, melaporkan pencairan anggaran hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar, dan telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
Penyaluran dana yang telah mencapai angka yang signifikan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Pemerintah berharap program ini dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan anak-anak Indonesia. Evaluasi dan monitoring program secara berkala akan terus dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penyaluran dana.
Suahasil Nazara juga menambahkan bahwa pemerintah terus berupaya untuk memastikan penyaluran dana MBG tepat sasaran dan tepat waktu. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana program ini menjadi hal yang sangat penting.
Perkembangan Lain di Sektor Ekonomi
Selain APBN dan MBG, terdapat beberapa perkembangan penting lainnya di sektor ekonomi Indonesia. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan bahwa perdagangan karbon dari sektor kehutanan akan segera diresmikan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim. "Langkah ini sejalan dengan visi Astacita yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto," ujar Menhut Raja Antoni.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan membantah anggapan bahwa sistem Coretax menjadi penyebab melambatnya penerimaan pajak hingga Februari 2025. Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa perlambatan tersebut merupakan hal yang normal. "Tidak ada hal yang anomali, sifatnya normal saja," kata Anggito. Penerimaan pajak Januari-Februari 2025 tercatat Rp187,8 triliun, turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Rp269,02 triliun).
Terakhir, penyegelan pabrik PT Artha Eka Global Asia (Aega) di Karawang oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan. Penyegelan ini dilakukan karena pabrik tersebut melanggar ketentuan takaran Minyakita. "Jadi kepada perusahaan ini sudah kami segel dan tidak bisa berusaha lagi," tegas Budi Santoso.
Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Indonesia pada pekan ini menunjukkan dinamika yang kompleks. Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara, serta menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
