Disnakertrans NTB Identifikasi Layanan Rawan Gratifikasi: Cegah, Bukan Sekadar Kendalikan!
Disnakertrans NTB bergerak cepat mengidentifikasi layanan rawan gratifikasi pasca-rekomendasi KPK, menekankan pencegahan budaya koruptif dan pentingnya integritas aparatur sipil negara.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), I Gede Putu Aryadi, menginstruksikan jajarannya untuk segera mengidentifikasi layanan publik yang berpotensi rawan gratifikasi. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sosialisasi pemahaman gratifikasi dan asesmen identifikasi titik rawan gratifikasi serta mitigasi risiko telah dilaksanakan oleh Inspektorat NTB di Mataram pada Minggu, 2 Maret 2024. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik di NTB.
Aryadi menegaskan pentingnya membangun budaya kerja yang berintegritas dan disiplin. Ia mencontohkan pentingnya kedisiplinan waktu dalam pelayanan publik. "Kalau kita mengundang acara jam 8, tapi baru mulai jam 9, bagaimana kita bisa membangun budaya kerja yang baik? Masyarakat sudah menunggu, sementara kita masih bersantai di rumah. Ini yang perlu kita perbaiki," tegasnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pencegahan gratifikasi harus menjadi prioritas utama, bukan hanya pengendalian. Menurutnya, pengendalian gratifikasi masih memberi ruang bagi praktik yang merugikan tersebut, sementara pencegahan akan menghentikan praktik tersebut sejak dini.
Dalam sosialisasi tersebut, Aryadi juga memberikan pemahaman mengenai perbedaan antara gratifikasi yang merupakan bentuk suap dengan pemberian hadiah yang merupakan bentuk penghormatan dalam budaya dan agama. Ia mencontohkan tradisi memberikan hadiah kepada penghulu saat pernikahan sebagai bentuk penghormatan, bukan gratifikasi. "Jika kita menikahkan anak dan memberikan Rp1 juta kepada penghulu, apakah itu gratifikasi? Dalam budaya kita, ini adalah bentuk penghormatan. Harus ada batasan yang jelas dalam memahami hal ini," jelasnya. Ia juga menyinggung kewajiban mendukung kehidupan pemuka agama yang tidak diperbolehkan bekerja, menekankan pentingnya pemahaman kontekstual dalam penerapan aturan terkait gratifikasi.
Mitigasi Risiko Gratifikasi di Disnakertrans NTB
Disnakertrans NTB menyadari pentingnya regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam mencegah gratifikasi. Setiap surat masuk harus memiliki dasar hukum yang kuat, karena kesalahan administrasi sekecil apapun dapat berdampak besar. Pemahaman regulasi dalam pengawasan tenaga kerja asing juga sangat penting. Pengawas harus memahami bahwa yang diawasi adalah perusahaan, bukan individu pekerja asing itu sendiri. Hal ini untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan praktik gratifikasi.
Lebih lanjut, Aryadi menekankan pentingnya identifikasi titik rawan gratifikasi di setiap unit kerja. Dengan mengidentifikasi titik-titik rawan tersebut, diharapkan langkah perbaikan dapat dilakukan secara lebih efektif. Pihaknya berkomitmen untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik. Seluruh aparatur di Disnakertrans NTB diingatkan untuk memahami kewenangan masing-masing agar tidak terjebak dalam praktik yang berpotensi melanggar hukum. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pegawai dalam mencegah terjadinya gratifikasi.
Adanya identifikasi titik rawan gratifikasi pada unit kerja yang memiliki risiko tinggi diharapkan dapat diambil langkah perbaikan yang lebih efektif guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik. Komitmen Disnakertrans NTB dalam mencegah gratifikasi ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Dengan adanya langkah-langkah konkret ini, diharapkan pelayanan publik di Disnakertrans NTB dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel, serta terbebas dari praktik gratifikasi. Pentingnya pemahaman regulasi dan SOP yang jelas, serta komitmen seluruh aparatur untuk menjaga integritas dan profesionalisme, menjadi kunci utama dalam mewujudkan hal tersebut.
Melalui sosialisasi dan identifikasi titik rawan gratifikasi, Disnakertrans NTB berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari korupsi, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat NTB.
